Takut Melebar ke Mana-mana, Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 Terbatas Maupun Terbuka

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak amandemen UUD 1945.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor, yang ikut bersama parpol koalisi nonparlemen bertemu Jokowi di Istana, Rabu (1/9/2021).

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, para ketua umum serta sekretaris jenderal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Perindo, dan PKPI.

Mulanya, Afriansyah menyampaikan dirinya mewakili Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang berhalangan hadir.

Baca juga: Jaksa Agung: Saya Tidak Butuh Jaksa Pintar tapi Tak Bermoral, Cerdas tapi Tak Berintegritas

Ia mendapat amanat dari Yusril yang disampaikan kepada Jokowi, jika pemerintah mau mengamandemen terbatas, maka Ketua Umum PBB itu siap dimintai pendapat dan masukannya.

"Jika pemerintah mau mengamandemen terbatas, beliau (Yusril) berkenaan dimintai pendapat dan masukannya," kata Afriansyah saat dihubungi Tribunnews, Kamis (2/9/2021).

Afriansyah pun menyampaikan, Presiden Jokowi menolak amandemen UUD 1945, baik terbatas maupun terbuka.

Baca juga: Ini Penyebab Covid-19 Bisa Ganggu Sistem Syaraf Pusat Para Penyintas, Salah Satunya Suka Menempel

Menurut Afriansyah, Jokowi tidak mau dituduh ingin memperpanjang jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Beliau (Jokowi) juga takut melebar ke mana-mana," terang Afriansyah.

Sebelumnya, Jokowi juga bertemu tujuh pasang ketua umum dan sekjen parpol pendukungnya, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Waspada Gejala Post Covid-19 Neurologis Syndrome, dari Nyeri Kepala Hingga Lupa Cara Naik Motor

Ketua umum dan sekjen parpol yang hadir adalah:

1. Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDIP);

2. Surya Paloh dan Johnny G Plate (NasDem);

3. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Gerindra);

4. Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar);