Minta Mabes Polri Usut Kebocoran Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Jokowi, Legislator PDIP: Bikin Gaduh

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta Mabes Polri turun tangan mengusut bocornya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo di media sosial.

"Ini sudah menyangkut data privasi masyarakat yang bocor, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mencuri ini harus bisa diusut," kata Rahmad saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Dia mengatakan, hal semacam ini pasti akan meninggalkan jejak digital forensik.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Bulan Agustus Turun Drastis Dibandingkan Juli, tapi Angka Kematian Lebih Tinggi

Tim siber dari Mabes Polri pun diharapkan bisa menyelesaikannya.

"Ini membuat kegaduhan."

"Jangan sampai kegaduhan ini mengganggu kita dalam rangka mengendalikan Covid-19. Itu harus benar ya," ucapnya.

Baca juga: Wakil Menteri Dapat Bonus Hingga Rp 580 Juta, Politikus PAN: Katanya Harus Punya Sense of Crisis

Legislator PDIP itu mengamini kelemahan suatu aplikasi pasti akan mengalami kebocoran.

"Tapi ketika ada sertifikat Presiden yang bocor, saya kira suatu yang harus diselesaikan, ada yang perlu diberesi."

"Tetapi bukan berarti begitu ada masalah kemudian aplikasinya dihentikan, enggak boleh begitu."

"Aplikasi ini modelnya harus tetap dibutuhkan dalam rangka screening siapa yang divaksin sudah atau belum," beber Rahmad.

Menkominfo: Tanya Kementerian Kesehatan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta bocornya data sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Jokowi, ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan.

Sebab, data pencatatan vaksinasi tersebut sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate kepada Tribunnews, Jumat, (3/9/2021).

Baca juga: Kecewa Tak Diajak Menteri Agama Kunjungan Kerja, Anggota Komisi VIII DPR: Sakitnya Tuh di Sini