Partai Politik

Yusril Ihza Mahendra Bakal Gugat AD/ART PD ke MA, Rachland Nashidik: Kenapa Hanya Demokrat?

Rachland mengatakan, Yusril bisa saja memilih bertindak sebagai Profesor Tata Negara yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis.

Editor: Yaspen Martinus
Dok pribadi
Mewakili kepentingan hukum empat anggota Partai Demokrat, advokat Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Elite Partai Demokrat Rachland Nashidik tak yakin Yusril Ihza Mahendra netral dalam mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Yusril merupakan kuasa hukum Kubu Moeldoko yang baru saja ditunjuk.

"Skandal hina pengambilalihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden."

"Pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik, dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," katanya lewat keterangan tertulis, Jumat (24/9/2021).

Rachland mengutip pernyataan Yusril, saat ini terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan undang-undang.

Karena itulah, Yusril mendesak Mahkamah Agung agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji AD/ART Partai Demokrat.

"Tapi harapan agar partai partai politik di Indonesia menjadi partai politik moderen, ada pada semua pihak."

"Justru karena itu, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa AD/ART semua partai, bukan cuma Demokrat," tuturnya.

Rachland mengatakan, Yusril bisa saja memilih bertindak sebagai Profesor Tata Negara yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis.

Misalnya, kata Rachland, dengan mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar 'kekosongan hukum' yang ia sebut bisa dibahas para legislator, dan hasilnya akan berdampak pada semua partai.

"Tapi tidak, dia justru secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat."

"Melewatkan secara sengaja AD/ART partai partai politik anggota koalisi pemerintah."

"Padahal, faktanya ada partai anggota koalisi pemerintah yang memiliki struktur Majelis Tinggi tetapi dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus," beber Rachland.

Rachland menilai Yusril bila meneliti pasti, juga akan menemukan AD/ART partai lain pendukung Jokowi, yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved