Nama Keluarga Menteri Masuk Daftar Penerima Bansos, Kok Bisa? Ini Penjelasan Mensos Risma

Risma tak menjelaskan lebih lanjut siapa dan di kementerian mana temuan tersebut.

Penulis: | Editor: Mohamad Yusuf
Kemensos
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek penyaluran bantuan kepada penerima manfaat di Purwakarta, Jumat (23/7/2021). 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menemukan nama keluarga pejabat kementerian hingga menteri masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Risma tak menjelaskan lebih lanjut siapa dan di kementerian mana temuan tersebut.

Terkait penemuan tersebut, pihaknya akan memperbaiki dan menghapus nama-nama itu sebagai penerima bansos.

Meski masuk DTKS sebagai penerima bansos, Risma mengatakan, keluarga menteri tersebut belum menerima bantuan dari Kemensos.

Data tersebut juga langsung dihapus dari DTKS karena tidak cocok sebagai penerima bantuan sosial.

"Pokoknya ketahuan sama kami. Sudah masuk data, tapi belum menerima karena dia enggak mau," ujarnya.

Selain nama keluarga pejabat kementerian sebagai penerima bansos, banyak juga penerima yang ada dalam data tersebut telah meninggal dunia.

Menurut Risma, orang yang sudah meninggal dan keluarga pejabat hingga menteri tak berhak mendapatkan bantuan.

Itulah mengapa pihaknya memutuskan untuk menghapus dan membenahi data yang ada selama ini.

"Ya kalau meninggal tak masukkan ya salah itu malahan. Jadi ini tadi kan meninggal, yang keluar meninggal, kemudian mutasi dia sudah bisa bayar sendiri, terus ganda. Kalau meninggal tak masukkan, ngapain?" kata Risma dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (28/9/2021).

Dalam konferensi pers di kantornya, Senin (27/9/2021), Risma menyebut ada 9 juta orang miskin dalam daftar penerima PBI Jaminan Kesehatan Tahun 2021.

Dalam jumlah tersebut, 434.835 di antaranya orang meninggal, lalu data ganda sebanyak 2.584.495, dan data mutasi sebanyak 833.624.

Tak sampai di situ saja, pihaknya juga menemukan adanya data non DTKS yang tidak padan dengan Dukcapil sebanyak 5.882.243.

Terkait penemuan data tersebut, Risma beharap daerah serius melakukan perbaikan data masyarakat miskin di wilayah masing-masing.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved