Andika Hazrumy Minta OPD Responsif saat BPK Audit Program Kerja Atas Biaya Pemerintah Pusat

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran itu.

Sedangkan value for money, menurut Andika, diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yakni ekonomi, efisiensi dan efektif.

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. 

Efisiensi, penggunaan APBD dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna).

Sedangkan efektivitas, penggunaan APBD harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. 

Lantas, dia menekankan kepada  OPD dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten menerapkan 3 prinsip tersebut.

Tiga prinsip diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk terselenggaranya pelayanan publik.

"Dan, pembangunan daerah yang optimal guna mewujudkan Provinsi Banten yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing," ujar Andika.

Baca juga: Bangun Banten International Stadium, Wahidin Halim akan Ajak Christiano Ronaldo Jajal Lapangan

Baca juga: Resmikan 5 Gedung OPD, Wahidin Halim: Pelayanan Publik Harus Meningkat di Banten

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Banten Novie Irawati Herni Purnama mengatakan, BPK mendukung kebijakan pemerintahan dan berupaya ikut menangani pandemi Covid-19.

Novie juga mengatakan, BPK berperan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang digunakan.

Alasan pemeriksaan program vaksinasi Covid-19, kata Novie, sebagai upaya mendukung program percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.

"Pemberian vaksinasi Covid-19, harus dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas."

"Serta masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19," ucapnya.

Sedangkan alasan pemeriksaan vokasi, kata Novie, demi peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Hal itu merupakan salah satu prioritas RPJMN IV 2020-2024, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan pelibatan industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.