Breaking News:

Perbaikan UU Cipta Kerja

Menjadi Agenda Prioritas di Awal Tahun 2022, Yasonna Meminta DPR Melakukan Perbaikan UU Cipta Kerja

Pemerintah siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama DPR RI.

Editor: Sigit Nugroho
Wartakotalive.com/Danny Permana
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Pemerintah siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama DPR RI.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Oleh karena itu, Yasonna pun meminta kepada DPR agar perbaikan UU Cipta Kerja menjadi agenda prioritas untuk dikerjakan pada awal tahun 2022

"Mengingat UU ini masuk dalam daftar kumulatif terbuka prolegnas akibat putusan MK, maka perlu dimasukkan di Prolegnas tetapi kami mohon supaya itu menjadi agenda prioritas kita awal tahun ini," kata Yasonna saat rapat kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (6/12/2021).

Baca juga: Prakiraan BMKG Cuaca Tangerang Raya Senin 6 Desember Sebagian Wilayah Hujan Sepanjang Hari

Baca juga: Pengunjung Antusias dalam Pagelaran Bazar Kreatif Bintang Gemilang Produk UMKM Tangerang

Baca juga: Pemkot Tangsel Persiapkan 2 Hotel Antisipasi Penyebaran Covid-19 Varian Omicron

Selain itu, Yasonna juga menyebut pemerintah meminta agar segera dilakukan revisi UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP).

"Maka pemerintah berharap perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perubahan UU Nomor 12 tahun 2011 dapat dibahas secara paralel pada kesempatan pertama masa sidang tahun 2022," ujar Yasonna.

"Pemerintah akan berkomitmen untuk bersinergi dengan DPR untuk membahas RUU perubahan UU nomor 12 tahun 2011 seefektif mungkin. Demikian pula kami mohon kesediaan DPR untuk bersinergi dalam pembahasan UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana perintah MK," terang Yasonna.

BERITA VIDEO: Imbau Pengendara agar Tak Terobos Palang Pintu Kereta, Petugas di Perlintasan KA Malah Dikeroyok

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menyatakan UU no 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan Chanel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved