Vaksinasi Covid19
Mendagri Minta Kepala Daerah Gunakan BTT dan Bansos untuk Percepatan Vaksinasi
Mendagri melihat masih ada sisa anggaran dari APBD yang bisa dialokasikan untuk percepatan vaksin.
lihat foto
"Sebagian bisa dipakai. Mungkin bisa ada 10 paket umroh. 1 paket umroh dari Gubernur di daerah yang paling rendah. Atau yang lain bentuknya berupa Sembako. Daripada jadi SiLPA yang kemudian di-carry over ke tahun berikutnya, lebih baik digunakan untuk program superprioritas (penanganan Covid-19 dan percepatan vaksin)," beber Mendagri.
"Kita perlu gotong royong dalam rangka percepatan vaksinasi. Saya mohon betul semua daerah bisa bergerak," tandasnya.
Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel Kejati) Maluku Utara Efrianto yang hadir dalam Rakor tersebut merespons paparan Mendagri dengan dukungan terhadap program percepatan vaksinasi Pemerintah.
"Terkait optimalisasi vaksinasi di Malut, dengan keterbatasan Kejati, kami mendukung pelaksanaan vaksin, mendorong Pemda dan Forkopimda untuk mensukseskan vaksin. Kami selalu sosialisasi pelaksanaan vaksin,” ujar Efrianto.
“Terkait penggunaan dana penanganan Covid, kita adakan pendampingan kepada satuan kerja terkait. Pengelola dana Covid, kami tentu lebih mengutamakan preventif, tidak melakukan represif atas laporan pengaduan. Selama tidak ada tindakan curang atau perbuatan melawan hukum," tandasnya.
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
