Pemilu

Effendi Gazali:Tak Ada Negara Manapun di Dunia Gelar Pemilu Serentak Pakai Presidential Threshold

Effendi Gazali mengatakan, Pemilu serentak 2024 seharusnya digelar tanpa ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold.

Kompas/Totok Wijayanto
Effendi Gazali mengatakan, negara lain tidak ada yang menyandingkan penerapan presidential threshold pada sistem pemilu serentak. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemilu serentak 2024 seharusnya digelar tanpa ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold.

Pendapat itu disampaikan pengamat komunikasi politik Effendi Gazali dalam rilis Survei Nasional Trust Indonesia, Senin (31/1/2022).

Ia menilai pemilu serentak yang digelar dengan presidential threshold adalah sebuah keanehan.

Video: Anis Matta: Partai Gelora Tolak Presidential Threshold

"Yang menjadi keanehan adalah dengan diputuskannya pemilu serentak kok masih ada presidential threshold?" kata Effendi dalam rilis Survei Nasional Trust Indonesia, Senin (31/1/2022).

Menurut Effendi, negara lain tidak ada yang menyandingkan penerapan presidential threshold pada sistem pemilu serentak.

"Tidak ada negara manapun di dunia yang melaksanakan pemilu serentak dengan presidential threshold, itu tidak ada," tutur Effendi.

Baca juga: Jika Rajin Turun ke Tengah-tengah Rakyat, Akbar Tanjung Yakin Golkar Bisa Menang Pemilu 2024

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Tanggal Pemilu 2024, Catat Tanggalnya

Effendi mengaku pernah mengajukan uji materi alias judicial review UU Pemilu mengenai pelaksanaan pemilu serentak.

Saat itu, Effendi membawa saksi ahli Saldi Isra, Irman Putra Sidin, Hamdi Muluk, dan Didik Supriyanto, serta saksi fakta Kiai Haji Slamet Effendy Yusuf.

"Pada waktu itu kami memenangkan pemilu harus dilaksanakan serentak," ucap Effendi.

Pemilu nasional serentak, menurut Effendi, idealnya digelar secara bersamaan pemilihan Presiden, DPR, dan DPD.

Baca juga: Siti Zuhro: Politisasi SARA Demi Menang Pemilu Adalah Kekejian

Lalu dua setengah tahun kemudian, ada pemilihan kepala daerah, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2.

Sistem pemilihan seperti itu, kata Effendi, seharusnya digelar tanpa presidential threshold.

Dirinya berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sejumlah pihak, agar presidential threshold diturunkan dari 20 persen jadi 0 persen.

Baca juga: Perludem: Pemilu 2024 Bakal Jadi yang Paling Rumit dan Kompleks dalam Sejarah Elektoral Indonesia

"Tapi saya masih berharap bahwa Mahkamah Konstitusi itu pasti tetap dan murni dalam melaksanakan judicial review, menguji Undang-undang Pemilu terhadap Undang-undang Dasar" papar Effendi. (Fahdi Fahlevi)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved