Pilpres 2024

Pertengahan Tahun ini, Presiden akan Tunjuk Ratusan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, Dijamin Netral

Legislator Jamin Pj Kepala Daerah yang Ditunjuk Presiden Bersikap Netral, Termasuk Pengganti Anies Baswedan

kompas.com
Legislator RI menjamin sosok Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuk Presiden RI Joko Widodo bakal bersikap netral. 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Legislator RI menjamin sosok Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuk Presiden RI Joko Widodo bakal bersikap netral.

Termasuk sosok pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Syamsurizal berani menggaransi figur aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk Presiden akan bekerja optimal meski bukan hasil produk pemilihan langsung.

“Kemendagri tentunya akan mempercayakan para ASN terbaik untuk menjadi Pj Kepala Daerah,” kata Syamsurizal pada Jumat (18/2/2022).

Baca juga: Kemendagri Pastikan tidak ada Peluang Perpanjang Jabatan Kepala Daerah sampai Pemilu 2024

Syamsurizal mengatakan, untuk pemerintahan tingkat satu atau provinsi nantinya akan ditempati ASN yang berasal dari eselon I.

Sedangkan pemerintahan tingkat dua seperti kota/kabupaten diisi ASN eselon II.

“Tentunya akan ada pertimbangan khusus, misalnya DKI Jakarta yang punya keistimewaan,” ujar Syamsurizal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Selain itu, kata Syamsurizal, para Pj Kepala Daerah juga menghadapi tugas berat menyambut Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.

Baca juga: Pemkab Tangerang Gelar Simulasi Pilkades Serentak, Ini Aturan-aturan saat Pemilihan Kepala Daerah

Meski demikian, dia menyakini mereka akan menjunjung netralitas menghadapi pesta demokrasi tersebut.

“Mereka ASN yang wajib mengedepankan netralitas sebagaimana UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” jelasnya.

Menurut dia, Presiden Jokowi akan menunjuk ASN sebagai Pj Kepala Daerah mulai pertengahan tahun ini.

Para ASN akan menggantikan jabatan sementara ratusan kepala daerah hasil pemilihan langsung dari tingkat gubernur, wali kota dan bupati.

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang Sebut Pandemi Covid-19 Jadi Uji Kompetensi Kepala Daerah

Kebijakan itu menyusul Pilkada serentak 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada dijelaskan seluruh Pilkada digelar serentak pada November 2024.

Dengan demikian, kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 hanya menjabat sekitar tiga tahun. Sementara itu, 272 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2017 dan 2018 tak bisa ikut Pilkada tahun 2022 dan 2023, karena digelar menjadi tahun 2024. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved