Banten

Wahidin Halim : Al Muktabar Minta Diijadikan Sekda Banten Kembali

Pertemuan Wahidin Halim dengan Al Muktabar terkait pemberhentian Sekda Banten yang sempat membuat ramai di jagat publik.

Istimewa
Gubernur Banten Wahidin Halim menerima permohonan kembali Al Muktabar menjadi sekretaris daerah Banten kembali. Saat ini, Wahidin Halim sedang mempersiapkan surat untuk menarik surat usulan pemberhentian Al Muktabar sebagai sekda Banten di Kemendagri. 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Al Muktabar, Sekretaris Daerah Provinsi Banten non aktif, telah menghadapnya, Minggu (20/2/2022) malam.

Pertemuan Wahidin Halim dengan Al Muktabar terkait pemberhentian Sekda Banten tersebut yang  ramai di jagat publik.

"Saudara Al Muktabar menyampaikan permohonan maaf dan permohonan bisa diterima kembali sebagai sekretaris daerah," kata Wahidin Halim, Senin (21/2/2022).

"Dan berjanji untuk memindahkan status kepegawaiannya ke Provinsi Banten dan bekerja dengan penuh tanggung jawab," ujarnya lagi.

Lantas, Gubernur Wahidin Halim mengaku bahwa dia mempersiapkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menarik kembali Surat Usulan Pemberhentian Sekda Provinsi Banten.

Mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu juga berharap kepada masyarakat Banten untuk tetap tenang dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai komoditas politik.

"Bahwa persoalan sekda sudah clear, sudah selesai," kata Wahidin Halim.

Baca juga: Plt Sekda Banten Muhtarom: Pemprov Banten Berkomitmen Cegah Stunting

Baca juga: Gaji Dobel, Sekda Provinsi Banten Al Muktabar Mengundurkan Diri

Sebelumnya diberitakan, Sekda Banten Al Muktabar mengundurkan diri, Senin (23/8/2021).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, Al Muktabar tercatat sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gaji Al Muktabar juga dari Kemendagri.

"Tunjangan dari Pemprov Banten. Kalau fasilitas jabatan, siapa pun yang menjabat pasti akan dapat," ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (24/8/2021).

Menurut Komarudin, gaji dari Kemendagri dan fasilitas dari Pemprov Banten diperbolehkan asal tidak dobel.

"Itu kan gajinya pilih salah satu," ucap Komarudin.

Isu Sekda Provinsi Banten Al Muktabar mundur menjadi pembicaraan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) hingga media.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved