Pemilu

Pengamat Duga Adanya Upaya Sistemik soal Penundaan Pemilu 2024, Alasan Covid dan Ekonomi

Diprediksi, ada pihak-pihak yang bekerja keras untuk menunda Pilpres dan Pileg. Nantinya mereka akan mencari berbagai alasan yang dirasa masuk akal

Istimewa
Wakil Bupati Tangerang Mad Romli saat menghadiri peluncuran Pemilu 2024, di Kantor KPU Kabupaten Tangerang Jalan Raya Pemda Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Selasa (15/2/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rosyid menduga upaya sistemik soal penundaan Pemilu 2024 selama dua tahun.

Padahal DPR RI, Kemendagri dan KPU telah menyepakati pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024 serta Pilkada pada 27 November 2024.

“Jadwal Pilpres dan Pileg sudah sesuai aturan dengan siklus lima tahunan. Di tahun 2019 kemudian diselenggarakan nanti tahun 2024, persis lima tahun. Kedepannya Pilpres dan Pileg diadakan tahun 2029, dan seterusnya,” kata Tony berdasarkan keterangannya pada Jumat (25/2/2022).

Tony mengatakan, beberapa hari lalu ada wacana Pemilu ditunda selama 1-2 tahun. Wacana ini dilontarkan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Baca juga: Pengamat Nilai Menunda Pemilu Merupakan Sikap Tidak Rasional, Senator dan Legislator diuntungkan

“Dari mana wacana itu? yang pasti bukan dari rakyat. Tapi dari sejumlah elit yang suka mengatasnamakan rakyat. Kurang kuat, nanti cari orang, atau sekelompok orang, atau LSM jadi-jadian untuk ikut menyuarakannya,” jelas Tony.

Dia memprediksi, ada pihak-pihak yang bekerja keras untuk menunda Pilpres dan Pileg. Nantinya mereka akan mencari berbagai alasan yang kemungkinan masuk akal dan diterima publik.

Semula alasannya karena pandemi Covid-19 yang belum mereda. Namun setelah mereda, mereka bisa pakai alasan lain yaitu ekonomi masih terpuruk akibat pandemi.

“Jadi ada usul pengusahalah, keinginan UMKM-lah. Bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kedepan sangat menggembirakan? ini berarti sekenarionya nggak kompak,” imbuhnya.

Baca juga: Presiden PKS: Usulan Pemilu 2024 Diundur Dua Tahun Ciderai Konstitusi dan Amanah Rakyat

“Kalau alasan ini nggak nendang, nanti pakai alasan lain lagi bahwa KPU belum siap, karena waktunya yang terlalu mepet. Semoga alasan ini tidak keluar,” lanjutnya.

Menurut Tony, isu ini dilontarkan sebagai bentuk tes ombak karena sejumlah Menteri dan pimpinan partai ikut menyuarakan hal serupa. Mereka kompak beralasan menggunakan istilah untuk memperbaiki atau recovery perekonomian akibat terhantam Covid-19.

Jika dilihat dari manuver dan tokoh yang berperan di panggung, kata dia, terbaca oleh publik adanya skenario sistemik yang sedang dimainkan untuk memaksa Pilpres dan Pilpres diundur. Bahkan jika Pilpres dan Pileg diundur, tentu Pilkada juga akan ikut mundur.

“Kalau jadwal semula Pilkada mundur 1-2 tahun, maka tertundanya Pilpres dan Ppileg akan memperlama penundaan Pilkada, itu bisa 3-5 tahun,” ucapnya.

Baca juga: Kemendagri Pastikan tidak ada Peluang Perpanjang Jabatan Kepala Daerah sampai Pemilu 2024

“Anda bisa bayangkan jika Penjabat (Pj) kepala daerah menjabat selama 3-5 tahun, itu lebih dari setengah atau bahkan full satu periode tanpa proses pemilihan dalam pemilu. Betapa ini menunjukkan kekacauan dalam sistem demokrasi kita,” tambahnya

Tony mengatakan, ada sejumlah partai politik yang tidak peduli terhadap persoalan ini. Mereka mengabaikan prinsip demokrasi dan keberlanjutan reformasi, bahkan mengacuhkan perasaan serta persepsi masyarakat.

“Pokoknya nggak peduli apapun, karena yang mereka peduli itu, jabatan dan kekuasaan mereka diperpanjang, sehingga rasa malunya sudah teramat tipis. Kecuali PDIP dan PKS yang hingga hari ini tetap konsisten untuk mempertahankan jadual pemilu yang sudah ditetapkan,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, menilai usulan Pemilu 2024 diundur selama 1-2 tahun dapat menciderai konstitusi dan amanah rakyat.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Tanggal Pemilu 2024, Catat Tanggalnya

Sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan, jabatan politik di lembaga eksekutif dan legislatif maksimal lima tahun dalam satu periode.

“Bagaimanapun juga amanah rakyat ini sudah memberikan bagi para anggota dewan dan eksekutif lima tahun amanah,” kata Syaikhu kepada Warta Kota di DPP PKS, Jakarta Selatan pada Kamis (24/2/2022).

Menurut Syaikhu, sebetulnya kebijakan tersebut dapat menguntungkan para pemangku jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Namun di mata rakyat, Syaikhu meragukan mereka setuju dengan kebijakan tersebut.

“Memang saya sebagai anggota dewan akan diuntungkan kalau menerima itu, cuma kalau kita melihat dari sisi rakyat yah apa mereka akan legawa (sabar) gitu membiarkan ada tambahan-tambahan seperti itu,” jelas Syaikhu. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved