Berita Jakarta

Gerindra Bela Anies Baswedan, M Taufik: Upaya Banding Kali Mampang Hanya Ikuti Prosedur Hukum

Mohammad Taufik menilai langkah Anies Baswedan yang membatalkan upaya banding terhadap putusan PTUN Jakarta itu hanya soal administrasi hukum saja.

Tribun Tangerang/Yolanda Putri Dewanti
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai plin-plan dalam menentukan upaya banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang memenangkan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan. Foto dok: Anies Baswedan saat diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, GAMBIR - Partai Gerindra membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus gugatan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Anies Baswedan dinilai plin-plan dalam menentukan upaya banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang memenangkan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan.

Partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 lalu itu menyebut, langkah Anies yang awalnya mengajukan banding hanya mengikuti prosedur hukum yang ada.

Video: Anies Sudah Diminta Tak Ajukan Banding soal Kali Mampang, Tapi Tak Digubris

Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, pemerintah daerah diberikan waktu selama 14 hari untuk menentukan upaya banding dalam putusan PTUN tersebut.

Dalam masa itu, pemerintah daerah akan melakukan pertimbangan, sekaligus mengecek bahwa putusan PTUN dalam mengeruk Kali Mampang telah dikerjakan selama ini.

“Pemda itu yang saya tahu dalam perkara hukum misal tanah, kalau kalah harus ditempuh sampai kasasi. Itu prosedurnya. Jadi kalau di Pengadilan Negeri kalah, (ajukan) banding dan kalah, naik lagi ke MA (Mahkamah Agung), terus naik lagi ke kasasi. Itu harus ditempuh, kalau ini kan sudah dilakukan,” kata Taufik pada Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Anies Baswedan Cabut Upaya Banding Putusan PTUN Korban Banjir Mampang

Baca juga: KONSEP Anies Air Hujan Masuk Tanah Dipakai di Ibu Kota Negara, Pengamat: Pempus Akui Sumur Resapan

Karena itu, Taufik menilai langkah Anies yang membatalkan upaya banding terhadap putusan PTUN Jakarta itu hanya soal administrasi hukum saja.

Apalagi, kata Taufik, Pemerintah DKI telah melakukan pekerjaannya mengeruk Kali Mampang demi menimalisir potensi banjir di sana.

“Saya melihat bahwa apa yang diperintahkan pengadilan kan sudah dikerjakan. Saya kira yah kami nggak banding nggak masalah juga,” ujar Taufik yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

“Hukum itu kalau di pengadilan ditanya, Anda mau banding atau nggak. Pasti jawabnya pikir-pikir, selama dalam waktu 14 hari kan nggak ada masalah,” lanjutnya.

Baca juga: Ahmed Zaki Iskandar Minta Anies Libatkan Pihak Swasta untuk Rawat Jakarta International Stadium

Seperti diketahui, sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkesan plin-plan terhadap putusan PTUN Jakarta yang memenangkan korban banjir Kali Mampang, Jakarta Selatan.

Usai mengajukan upaya banding, Anies memerintahkan Biro Hukum Setda DKI Jakarta untuk mencabut langkah itu pada Kamis (10/3/2022).

“Walaupun terkesan plin plan tapi kami lega. Akhirnya Pak Anies tidak memperpanjang lagi proses keluhan warga korban banjir DKI Jakarta ini dengan banding. Dari mengajukan keberatan ke Pak Anies sampai putusan PTUN saja sudah memakan waktu setahun, apalagi kalau ditambah banding,” kata perwakilan dari Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir Francine Widjojo berdasarkan keterangannya pada Kamis (10/3/2022).

Dia mengaku heran dengan sikap Anies karena yang diminta dalam gugatan itu adalah tindakan nyata kerja rutin pemerintah daerah dalam mengendalikan banjir.

Baca juga: Anies Baswedan Dinilai Tak Perlu Cabut Pergub yang Diteken Ahok soal Penggusuran

Harapannya tidak ada lagi warganya yang menjadi korban.

“Kami berterima kasih pada Majelis Hakim PTUN atas putusannya yang bijak dan cermat,” ujarnya. (faf)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved