Minyak Goreng

Sufmi Dasco Gelar Operasi Minyak Goreng di Tangerang dengan Harga Rp 14.000 Per Liter

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turun tangan menggelar Operasi Minyak Murah di wilayah Tangerang.

Penulis: AndikaPanduwinata | Editor: Hertanto Soebijoto
Wartakotalive.com/Andika Panduwinata
Sufmi Dasco mengaku prihatin dengan adanya masyarakat yang meninggal dunia akibat antre minyak goreng. Padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit. 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG -- Sebagai bentuk keprihatinan atas kenaikan harga minyak goreng akibat dicabutnya HET oleh Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turun tangan gelar Operasi Minyak Murah di wilayah Tangerang.

Operasi Minyak Murah yang dikomandoi Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, Ade Yunus.

Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat kecil mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

"Pak Sufmi Dasco memberikan atensi khsusus terhadap persoalan minyak goreng. Kami diamanatkan untuk memulai gelar Operasi Minyak Murah dengan harga per liter Rp. 14.000 dan 2 liter Rp. 28.000, Alhamdulillah lebih kurang 2.500 liter kami distribusikan di 3 wilayah Tangerang," ujar Ade kepada Warta Kota, Minggu (20/3/2022).

Nunung satu dari warga Sepatan Kabupaten Tangerang merasa bersyukur mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. 

"Alhamdulillah, terima kasih Pak Dasco yang kami lihat di TV sangat kritis soal minyak. Kami rasakan secara langsung perhatian beliau kepada masyarakat kecil," ucapnya seraya terharu.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengkritik keras kebijakan Mendag yang mencabut HET.

"Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan Menteri Perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha," kata Dasco.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu mengatakan sejak awal DPR telah mengingatkan agar jangan sampai Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga minyak goreng hanya menjadi kebijakan hanya di atas kertas.

“Faktanya, kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng,” ungkapnya.

Pemerintah tinggal memerintahkan produsen Crude Palm Oil (CPO) untuk melakukan Domestik Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) ke perusahaan minyak goreng.

“Kalau CPO-nya tidak jalan, pemerintah harus berani cabut HGU perusahaan kelapa sawit itu. Perusahaan minyak goreng juga bisa dicabut izinnya kalau tidak memproduksi minyak goreng yang sesuai kebutuhan rakyat,” tutur Dasco.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku prihatin dengan adanya masyarakat yang meninggal dunia akibat antre minyak goreng. Padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit.

Karena itu Dasco mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, kepolisan, dan DPR bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng di Tanah Air.

"Ini ibarat rakyat mati di lumbung padi. Negara kita adalah salah satu produsen utama CPO dunia, tapi kenapa timbul persoalan kelangkaan minyak goreng. Untuk itu, pemerintah diminta tegas kepada oknum pengusaha nakal," papar legislator dari Dapil Banten III itu. (dik)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved