Berita Nasional

Haris Azhar dan Fatia Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum: Menguji Penetapan Tersangka Laporan Luhut

Kuasa Hukum Haris dan Fatia, Nur Kholis menjelaskan, keduanya merupakan warga negara Indonesia, memiliki hak yang harus dilindungi dari jeratan hukum.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Hertanto Soebijoto
Wartakotalive.com/Miftahul Munir
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti selesai diperiksa Senin (21/3/2022) malam. 

TRIBUNTANGERANG.COM, SEMANGGI - Aktivisi HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti tidak khawatir kalau harus ditahan penyidik Polda Metro Jaya paska ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (18/3/2022).

Namun untuk menguji penetapan tersangka ini, Haris dan Fatia akan menguji dengan praperadilan.

Kuasa Hukum Haris dan Fatia, Nur Kholis menjelaskan, keduanya merupakan warga Negara Indonesia dan memiliki hak yang harus dilindungi dari jeratan hukum.

Video: Sebelum Ditetapkan Tersangka, Penyidik Sempat Buka Mediasi antara Haris dan Luhut

"Ada hak dari pak Haris dan Fatia sebagai tersangka untuk menguji tidak harus melulu lewat praperadilan meskipun tadi disampaikan kita akan ajukan," tuturnya Senin (21/3/2022) malam.

Namun, ia tidak menampik aparat kepolisian memiliki otoritas menjalankan fungsi dan mengevaluasi penyidikan dalam kasus ini.

Sebab, polisi bisa menghentikan penyidikakan ini demi hukum dan juga bisa melakukan penyelidikan terhadap materi yang dilaporkan oleh Haris terkait dengan kejahatan ekonomi.

Baca juga: Haris Azhar dan Fatia Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Pandjaitan

Baca juga: HARIS Azhar dan Fatia Tolak Dijemput Paksa Polisi, Mediasi dengan Luhut Pandjaitan Gagal

"Jadi kita lihat, apakah kepolisian cukup berimbang, fair, tidak diskriminatif untuk memeriksa, kita tahu ada aturan surat edaran Kabareskrim sampai saat ini tidak pernah dicabut," tuturnya. 

Ia menyarankan kepada aparat kepolisian untuk lebih dahulu menyelidiki laporan skandal ekonomi, dugaan korupsi dan gratifikasi.

Tapi faktanya, lanjut Nur Kholis, penyidik justru lebih mendahulukan laporan Lord Luhur Binsar Pandjaitan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved