Wartawan Warta Kota Network Suprapto Sastro Atomojo Raih Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

Wartawan Warta Kota Suprapto meraih Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN lewat disertasi Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government

Penulis: Ign Prayoga | Editor: Ign Prayoga
Istimewa
Wartawan Warta Kota Network Suprapto Sastro Atmojo meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan IPDN setelah mempertahankan disertasi berjudul “Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” di depan para penguji Ujian Terbuka, Kamis (21/4/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA — Wartawan Warta Kota Network Suprapto Sastro Atmojo meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Suprapto, yang juga Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dinyatakan berhak menyandang gelar doktor ke-164 setelah mempertahankan disertasi berjudul “Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” di depan para penguji Ujian Terbuka, Kamis (21/4/2022).

Ujian Terbuka dipimpin Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo MM/Direktur Pascasarjana IPDN Prof Dr H Wirman Syafri MSi. Hadir dalam ujian tersebut promotor promovendus Prof Muchlis Hamdi PhD, Co-Promotor Prof Dr Nurliah Nurin, dan Co-Promotor Dr Marja Sinurat MPd MM.

Promovendus menggunakan teori E-Government Richard Heeks (2006), Budaya Pemerintahan (Ndraha, 2011), Paradigma Birokratik (Indrajit, 2016), dan Budaya Digital (Don Tapscott, 2009) sebagai pisau analisis untuk menganalisa masalah budaya pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara, Jakarta Diharapkan Jadi Ibu Kota Ekonomi Kreatif Internasional

Suprapto mengalisis penerapan E-Government dalam perspektif budaya pemerintahan. Budaya pemerintahan adalah nilai, tindakan berpola, dan sikap dalam interaksi penyelenggaraan pemerintahan yang didapat secara sadar melalui proses belajar.

Interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah interaksi tiga sektor/subkultur yaitu sosial (civil society), ekonomi (private sector), dan kekuasaan (government). Artinya peneltian disertasi ini tidak hanya melihat budaya dari sisi aparatur pemerintah, tetapi juga dari sisi masyarakat.

Dalam pandangan promovendus, selama ini para pengambil kebijakan banyak berpandangan bahwa menerapkan E-Government diartikan dengan semata-mata membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Baca juga: Monash University berdiri di Kabupaten Tangerang, Mendikbud Nadiem: Perlu Diadopsi dan Direplikasi

Para pejabat menganggarkan dalam jumlah besar untuk membeli komputer, memasang jaringan, dan internet. Padahal E-Government bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan masalah budaya atau dalam bahasa Heeks (2006) adalah masalah socio cultural.

Promovendus menggunakan Paradigma Birokraktik untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang menghambat pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta dari aspek oritentasi, proses organisasi, prinsip manajemen, kepemimpinan, gaya komunikasi, serta prinsip dan model service delivery.

Teori Don Tapscott untuk menganalisis nilai-nilai budaya digital yang sesuai dengan pelayanan publik berbasis E-Government (digital). Nilai-nilai budaya digital dimaksud adalah speed (kecepatan), integrity (integritas), innovation (inovasi), customization (kustomisasi), dan collaboration (kolaborasi).

Baca juga: Pemprov Banten Tetapkan Wilayah BSD Serpong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pendidikan

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved