Ada 8 Kapal di Pelabuhan Muara Angke Tidak Layak Operasi, Kurang Life Jacket Hingga Masalah Mesin

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan ada delapan kapal yang tidak layak beroperasi saat meninjauan Pelabuhan Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (3/5/2022).

Kepala KSOP Muara Angke Dimyati mengakui adanya kapal yang dinyatakan tidak layak operasi setelah dilakukan proses ramp check angkutan Lebaran 1443 Hijriah.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 31 kapal tercatat berada di Pelabuhan Muara Angke. Hanya saja di antara kapal-kapal tersebut, ada delapan kapal yang tidak layak operasi.

“Ternyata ada 8 kapal yang tidak memenuhi syarat sehingga mereka tidak disiapkan untuk angkutan mudik lebaran saat ini,” ungkap Dimyati, Selasa (3/5/2022).

Baca juga: Kawasan Kota Tua Sudah Dibuka Kembali, Usaha Penyewaan Sepeda Ontel Menggeliat

Menurut Dimyati, tidak lulusnya kapal-kapal itu dikarenakan ada berbagai faktor yang mendasar seperti kelengkapan alat keselamatan berupa life jacket yang tidak sesuai standar.

“Life jacket mereka kadang kurang, kadang itu hanya ada sekitar 70-80 persen walaupun hanya 10 persen kekurangannya kami tidak akan berangkatkan,” sambungnya.

Selain itu masih ada juga kekurangan lainnya seperti mesin kapal yang dianggap tidak layak beroperasi. Hal ini sangat penting agar tidak ada kendala saat berada di tengah laut.

Ada pun nantinya kapal-kapal yang dianggap layak beroperasi akan digunakan mengangkut penumpang menuju Kepulauan Seribu untuk berlibur selama momen lebaran. 

Baca juga: 7 Destinasi Wisata di Kawasan Puncak yang Dapat Dikunjungi saat Mengisi Libur Lebaran

“Jadi hanya ada 23 kapal yang kami standby-kan operasional hariannya. Maksimal 18 kapal, yang 5 cadangan jika sewaktu-waktu ada lonjakan di luar dugaan,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para pemilik kapal agar segera memperbaiki transportasi laut miliknya supaya ketika digunakan tidak ada mengalami kendala.

“Oleh karena itu saya mengimbau kepada pemilik kapal untuk melengkapi dan memperbaiki syarat syarat perjalanan dengan baik,” ujar Budi. (jhs)