Reshuffle Kabinet
Soal Reshuffle Kabinet, Bima Arya Beri Bocoran PAN Dapat Satu Kursi Menteri
Terkait kabar reshuffle kabinet, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto memberi bocoran bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke kabinet Jokowi.
Penulis: Ign Prayoga | Editor: Ign Prayoga
Terkait kabar reshuffle kabinet, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto memberi bocoran hubungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Presiden Jokowi.
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Kabar reshuffle kabinet Jokowi kembali mencuat ke permukaan. Beredar informasi, perombakan kabinet akan dilakukan Rabu (15/6/2022).
Pada perombakan tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke kabinet Jokowi.
Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengamini pernyataan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dia terima, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Baca juga: Kabar Reshuffle Kabinet, Petinggi PAN Dradjad Wibowo Prediksi Ada Nama Besar yang akan Terguling
Baca juga: Golkar Incar 10 Kursi DPRD Kota Tangerang saat Pileg 2024 Mendatang
Namun, Bima tak menyebut kader PAN yang akan mengisi kursi menteri tersebut.
Meski demikian, kata dia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menyiapkan nama-nama kader yang akan mengisi kursi menteri nantinya.
"Informasinya kalau posisi menteri mungkin satu. Tetapi yang lainnya belum kami pastikan," ujar Bimar dilansir Kompas.com, Selasa (14/6/2022).
"Kami percayakan sepenuhnya ke ketua umum apakah ketua umum mengusulkan kader atau bahkan ketua umum sendiri itu, kami serahkan sepenuhnya kepada ketum," kata dia
Bima menepis anggapan partainya meminta jatah kursi kabinet Jokowi.
Ia mengatakan sikap politik PAN adalah tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"PAN tidak dalam posisi meminta posisi," ujar Bima
"Bagi PAN sekalipun belum bergabung, koalisi PAN tanpa syarat kami tetap berada di pemerintahan sampai masa jabatan presiden selesai," lanjutnya.
Diwartakan Tribunnews.com, di tengah isu reshuffle kabinet, muncul sejumlah nama mengenai siapa saja menteri yang akan diganti dan penggantinya.
Termasuk soal isu kader Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi.
Sehari jelang isu reshuffle kabinet mulai muncul nama-nama menteri yang akan diganti Presiden Jokowi.
Dua nama itu adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku mendengar informasi mengenai masuknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Informasinya, PAN bakal mendapat posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang ditinggalkan Sofyan Djalil.
"Dengar-dengar informasi saja, bukan A1," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).
Jazilul enggan membeberkan lebih lanjut mengenai informasi yang dia peroleh.
Dia hanya meminta publik menunggu Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan langsung.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut, ada nama besar yang akan diberhentikan dari kabinet.
Bahkan, karena reshuffle tersebut, akan muncul efek domino politik skala nasional.
"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad Wibowo, Selasa (14/6/2022).
Dradjad juga mendengar soal rumor yang berhembus, bahwa PAN akan akan mendapat amanat yakni satu kursi Menteri.
"Nama Ketum, Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ucap Drajad.
Ia juga mengaku akan mendapat info langsung soal isu reshuffle itu dari sahabatnya yang berada di tim internal Presiden Jokowi.
Namun, disebut Dradjad, pada hari ini, sahabatnya belum menginformasikan soal reshuffle kabinet.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengaku tidak tahu menahu perihal isu akan adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
“Saya enggak tahu, saya tidak pernah mendengar,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini menambahkan, dirinya pun tidak mengetahui apakah PPP bakal ditambah jatahnya di kursi pemerintahan.
“Sampai hari ini saya kira itu wilayahnya presiden, nanti tanya ke presiden,” kata dia.
Menurut dia, reshuffle kabinet merupakan hak perogeratif presiden. Dia pun enggan ikut campur terkait perombakan kabinet kerja itu.
“Belum dan saya kira saya enggak tahu. Lebih bagus saya enggak tahu dan itu bukan wilayah saya,” ucapnya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan.
Namun, bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya sedikit-sedikit.
Isu reshuffle awalnya mencuat saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022).
Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.
Termasuk kata Presiden konsekuensi bagi BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com