Minyak Goreng
Cerita Jokowi, Ada Negara yang Mohon-mohon Minyak Goreng ke Indonesia
Presiden RI Joko Widodo mengaku pernah ditelepon oleh perdana menteri sebuah negara yang mengemis-ngemis meminta minyak goreng kepada Indonesia
Penulis: Desy Selviany | Editor: Lilis Setyaningsih
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Krisis pangan termasuk minyak goreng mulai melanda di sejumlah negara.
Di Indonesia pada kasus minyak goreng, walaupun terbilang masih mahal dibandingkan sebelumnya, minyak goreng masih tersedia di pasaran.
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengaku pernah ditelepon oleh perdana menteri sebuah negara yang mengemis-ngemis meminta minyak goreng kepada Indonesia.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Tergiur Tawaran Minyak Goreng Murah, Ibu-ibu di Rusunwa Pulogadung Malah Rugi Ratusan Juta
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa saat ini ancaman krisis energi dan pangan sudah di depan mata.
Sejumlah negara tercatat sudah mulai mengalami hal tersebut.
Maka dari itu kata Jokowi, Indonesia juga harus betul-betul menyiapkan diri untuk stok pangan dan energi.
Semuanya harus dikalkulasi dengan benar.
Baca juga: Pangkas Jalur Distribusi Minyak Goreng Curah, Kota Tangerang Gunakan Aplikasi Simirah
Apalagi, saat ini 50 persen energi yang dimiliki Indonesia masih diimpor dari negara lain.
Ancaman krisis pangan dan energi ini kata Jokowi harus bisa menjadi peluang Indonesia untuk mengambil peran.
Apalagi, Indonesia memiliki lahan yang besar.
Kata Jokowi, peran Indonesia dalam hal pangan cukup diperhatikan oleh negara lain.
Hal itu terbukti saat ia dihubungi oleh seorang Perdana Menteri dari sebuah negara.
Baca juga: Jenderal Dudung Blusukan ke Pasar Kramat Jati, Harga Minyak Goreng Mengkeret Jadi Rp 14.000
Saat itu, Perdana Menteri tersebut mengemis-ngemis kepada Indonesia agar bisa mengekspor minyak goreng ke negara tersebut.
Sebab, apabila tidak maka negara itu akan mengalami krisis sosial yang berujung pada krisis politik.