Angkutan Udara

Kemenhub Beri Izin Maskapai Terapkan Biaya Tambahan, Paling Tinggi 25 Persen

Kemenhub mengizinkan maskapai menerapkan biaya tambahan (surcharge) karena ada fluktuasi harga bahan bakar.

Editor: Ign Prayoga
Kompas/Agus Susanto
Ilustrasi pesawat di Bandara Soekarno-Hatta 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan maskapai menerapkan biaya tambahan (surcharge) karena ada fluktuasi harga bahan bakar.

Biaya tambahan untuk pesawat jet, paling tinggi 15 persen dari tarif batas atas.
Sedangkan surcharge pada pesawat jenis propeller paling tinggi 25 persen dari tarif batas atas.

Izin untuk menerapkan surcharge tertuang pada beleid Keputusan Menteri (KM) 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Tarif Bahan Bakar.

"Sebagai regulator perlu menetapkan kebijakan tersebut agar maskapai mempunyai pedoman dalam menerapkan tarif penumpang," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono, Senin (8/8/2022).

Ia mengimbau kepada seluruh badan usaha angkutan udara atau maskapai yang melayani rute penerbangan berjadwal dalam negeri, untuk dapat menerapkan tarif penumpang yang lebih terjangkau oleh pengguna jasa penerbangan.

"Seperti kita ketahui, bahwa kemampuan daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19 namun kebutuhan masyarakat akan transportasi udara tetap harus diperhatikan," ucap Nur Isnin.

Pemberlakuan tarif yang terjangkau, akan mendorong mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan melalui transportasi udara, sehingga nantinya akan meningkatkan kapasitas dan produksi angkutan udara penumpang, kargo dan pos secara nasional.

"Secara tertulis, imbauan ini telah kami sampaikan kepada masing-masing direktur utama maskapai nasional, untuk dapat diterapkan di lapangan," katanya.

Selanjutnya Ditjen Perhubungan Udara akan melakukan evaluasi setelah tiga bulan penerapan biaya tambahan (surcharge) oleh maskapai.

Penerapan pengenaan biaya tambahan bersifat pilihan (optional) bagi maskapai atau tidak bersifat mandatory, dan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara melakukan evaluasi penerapan biaya tambahan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. (Tribunnews.com/Dennis Destryawan)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved