Nasib Pegawai TKK

Pegawai TKK Mogok Kerja, Layanan Dukcapil Bandung Barat Lumpuh Total

Seluruh pegawai TKK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bandung Barat mogok kerja, Senin (15/8/2022). Para TKK menanyakan nasib mereka

Editor: Ign Prayoga
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Suasana kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung Barat saat semua pegawai TKK mogok kerja, Senin (15/8/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, BANDUNG BARAT -- Seluruh pegawai TKK (tenaga kerja kontrak) melakukan aksi mogok kerja hingga layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) lumpuh total.

Aksi mogok kerja para pegawai TKK ini terjadi di Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (15/8/2022).

Aksi pegawai TKK Bandung Barat mogok kerja ini dilakukan sebagai langkah menuntut kejelasan nasib mereka.

Para pegawai TKK merasa mereka akan diberhentikan karena kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus seluruh pegawai TKK pada tahun 2023.

Kepala Dinas Dukcapil, Hendra Trismayadi mengatakan, pegawai TKK yang melakukan mogok kerja semuanya bertugas sebagai operator.

Karena seluruh pegawai TKK mogok kerja, semua pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) tak bisa dihadirkan kepada warga.

Di antaranya adalah pelayanan pembuatan KTP, pembuatan KK, akta kelahiran, akta kematian, pembuatan SKPWNI, maupun pembuatan SKD-Ln.

"Jadi, pelayanan hari ini lumpuh total dari mulai jam 8 sampai jam 12 tidak ada pelayanan adminduk, yang bisa dilayani hanya legalisir saja," ujarnya saat ditemui di Kantor Disdukcapil KBB, Senin (15/8/2022).

Hendra Trismayadi mengatakan, pegawai TKK yang melakukan mogok kerja jumlahnya 56 orang, sehingga ketika mereka tidak bekerja sebagai operator, otomatis pelayanan pembuatan adminduk pun menjadi lumpuh karena tidak bisa tercover oleh ASN.

Akibat aksi mogok kerja puluhan pegawai TKK itu, kata Hendra, warga yang hendak mengurus pembuatan adminduk, terpaksa dibiarkan terlantar tanpa ada sosialisasi dari petugas Disdukcapil, sehingga mereka harus pulang lagi.

"Tapi, tadi sudah coba kami selesaikan dengan cara mediasi dengan para TKK. Hanya saja, untuk hari ini mereka tidak memberikan pelayanan," kata Hendra.

Sementara terkait tuntutan kejelasan soal nasib mereka, kata dia, pihaknya akan mengupayakan agar para TKK ini bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Pernjanjian Kerja (PPPK).

"Tapi itu tidak mudah karena ada beberapa tahapannya, sehingga akan kami tempuh satu-satu dan harus dipenuhi juga syarat-syaratnya menjadi PPPK," ucapnya.

Ia mengatakan, dari hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja (Anjab ABK), Disdukcapil KBB membutuhkan pegawai sebanyak 120 orang untuk memenuhi pelayanan dan administrasi.

"Jujur saja kami sangat membutuhkan tenaga honorer ini. Sekarang PNS ada 31 orang dan TKK jumlahnya 56 orang. Jadi memang jauh dari ideal," kata Hendra. (*)

Sumber: TribunJabar.id

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved