Di Depan Pagar DPR, Massa Buruh Bentangkan Spanduk Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Massa buruh sudah berdatangan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2022) siang.

Di lokasi unjuk rasa tesebut, massa buruh langsung membentangkan spanduk besar bertuliskan 'Tolak Kenaikan Harga BBM '.

Mereka juga mengibarkan panji-panji organisasinya. Para pengunjuk rasa berasal dari Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Aksi buruh demo menolak kenaikan harga BBM ini sudah digalang sejak Sabtu (3/9/2022) setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM.

Diberitakan sebelumnya, Partai Buruh bersama serikat pekerja dan elemen buruh bakal menggelar aksi, Selasa (6/9/2022), di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun agenda aksi ini kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menyerukan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang resmi diteken pada Sabtu (3/9/2022).

Iqbal mengatakan, aksi tersebut rencananya akan diikuti ribuan orang yang dipusatkan di DPR RI.

"Rencana akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Senin (5/9/2022).

Setidaknya ada tiga tuntutan yang bakal disampaikan oleh kaum buruh termasuk juga soal desakan menaikkan gaji para buruh.

"Mengusung tiga tuntutan, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," bebernya.

Tak hanya di Jabodetabek, aksi serupa juga akan digelar di beberapa daerah dengan tuntutan yang sama.

Setidaknya total akan melibatkan puluhan ribu buruh di berbagai daerah di Indonesia.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," ucap dia.

Untuk yang berada di daerah, para buruh akan menggelar aksi di depan kantor Gubernur wilayah masing-masing.

Mereka menuntut agar pimpinan daerah mampu mendengar aspirasi, sehingga memberikan masukan kepada Presiden hingga anggota DPR untuk membatalkan kenaikan harga BBM