Kasus Brigadir J

AKBP Pujiyarto Jalani Sidang Etik Profesi Polri, Ini Pelanggarannya Terkait Kematian Brigadir J

Pujiyarto disidang etik karena tidak profesional dalam menangani laporan polisi terkait pelecehan seksual dan baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo.

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Ign Agung Nugroho
Tribun Tangerang/Ramadhan LQ
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat memberikan keterangan pers terkait sidang etik terhadap mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya, AKBP Pujiyarto di di Gedung TNCC Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya, AKBP Pujiyarto tengah menjalani sidang etik profesi Polri pada Jumat (9/9/2022).

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Pujiyarto disidang etik karena tidak profesional dalam menangani laporan polisi terkait pelecehan seksual.

Selain itu, terkait baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

 

 

"Bentuk pelanggarannya adalah ketidakprofesionalan yang bersangkutan dalam menindaklanjuti penanganan laporan polisi nomor LP B 1630 VII 2022/SPKT/ POLRES Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2022," kata Dedi, kepada wartawan, Jumat.

"Ini LP yang terkait masalah percobaan pembunuhan yang dilaporkan dan dugaan pelecehan seksual. Ini yang ditangani, yang bersangkutan tidak profesional dan LP tersebut oleh Bareskrim sudah diberhentikan," lanjutnya.

Dalam sidang etik terhadap Pujiyarto kali ini, sebanyak tiga saksi dihadirkan, yakni AKBP JS, Kompol GA, dan AKP IMW.

Nantinya, komisi sidang etik segera melakukan pembacaan tuntutan.

"Ini sudah dimintai keterangan saksi. Mungkin saat ini lagi persiapan pembacaan tuntutan. Setelah pembacaaan tuntutan nanti baru diberikan kesempatan untuk dari pendamping akan menyampaikan pembelaannya," kata Dedi.

 

Baca juga: Hasil Tes Uji Kebohongan Ferdy Sambo, Kadiv Humas Polri: Itu Domainnya Labfor dan Penyidik

 

AKBP Pujiyarto disangkakan pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 tahun 2003 tentang pembersihan anggota Polri Jo pasal 5 ayat 1  huruf P dan C.

Lalu, pasal 5 ayat 2 pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved