Kasus Korupsi

Ade Yasin Dituntut 3 Tahun Penjara dan Bayar Denda Rp 100 Juta

Hal yang memberatkan Ade Yasin adalah dia dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Ign Agung Nugroho
Tribun Tangerang/Hironimus Rama
Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (12/9/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, CIBINONG - Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tuntutan itu dibacakan JPU KPK dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (12/9/2022).

"Menyatakan terdakwa Ade Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata JPU KPK, seperti dikutip dari Tribunjabar.id, Senin (12/9/2022).

Tak hanya kurungan penjara, JPU KPK juga menuntut Ade Yasin dengan pidana denda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. 

"Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan,"  ujar JPU KPK.

 

 

JPU KPK juga menjatuhkan tuntutan pidana tambahan kepada terdakwa Ade Yasin berupa pencabutan hak memilih dan dipilih selama 5 tahun.

Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan Ade Yasin adalah dia dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta tidak berterus terang atas perbuatannya.

Sedangkan hal meringankan terdakwa adalah dia tidak pernah dihukum.

Dalam sidang tersebut, Ade Yasin mendengarkan tuntutannya secara virtual, dari Lapas Perempuan Sukamiskin, Bandung. 

Tuntutan serupa juga dialamatkan JPU KPK kepada Kepala Subdit Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah.

Ihsan dituntut hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sementara Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam dan PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor, Rizki Taufik dituntut dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Dinalara Butar-butar, Kuasa Hukum Ade Yasin menyatakan bakal menyampaikan nota keberatan atau pleidoi pada pekan depan.

"Kami akan buktikan bahwa Bu Ade tidak bersalah dalam pembelaan pekan depan," ujar Dinalara. (ron)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved