Warga Tuntut Anies Baswedan Tetapkan Ribuan Rumah Tangga Miskin Terima BLT BBM

"Kami telah mengajukan data sebanyak 2.716 RTM kepada Dinsos Provinsi DKI Jakarta, kami berharap Dinsos segera menindaklanjuti data tersebut dengan menggunakan dana 2 persen," ujarnya.

Dia mengatakan, jika alokasi BLT BBM dari dana pusat tidak cukup, Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan alokasi dana dua persen tersebut untuk menutupi warga miskin yang tidak masuk DTKS.

Selain itu, BLT BBM yang disalurkan hanya untuk empat bulan tidak akan mampu mengatasi dampak kenaikan BBM.

SPRI mengusulkan agar Pemerintah DKI Jakarta menjalankan skema bantuan sosial berkelanjutan.

DKI Jakarta juga perlu menerapkan PKH Lokal yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebagai jalan keluar atasi krisis.

"Kemampuan fiskal APBD DKI Jakarta ini sungguh luar biasa, tetapi jumlah rakyat miskinnya mencapai 500.000 orang berdasarkan hasil data BPS 2022."

"Perlu ada alternatif dan terobosan dalam hal ini, kami mengusulkan PKH Lokal Jakarta sebagai salah satu opsi penanggulangan kemiskinan di Jakarta," katanya.

Sebelumnya SPRI telah mendatangi kantor Kementerian Sosial RI untuk menyerahkan 8.000 data keluarga miskin yang tidak mendapatkan bansos (Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota-Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya).

Selain itu, SPRI menyerahkan 971 data laporan keluarga penerima manfaat yang mengalami saldo 0.

"Pagi tadi kami sudah menggeruduk kantor Kemensos RI. Kami telah menyerahkan 8.000 data keluarga miskin dan 971 laporan KPM yang mengalami saldo kosong."

"Kami mendesak agar mensos segera menyalurkan BLT BBM kepada mereka,” ujar Sekretaris Nasional SPRI Dika Moehammad.