Edukasi

Anggota Komisi X DPR RI, Djohan Arifin menyebut Perhatian Pemerintah Pada PTS Harus Dibenahi

Banyak sekali ketimpangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta, diantaranya berbelit-belit urus akreditasi

Tribun Tangerang/Rafzanjani Simanjorang
Anggota komisi X DPR RI Djohan Arifin menyebut permasalahan banyak di alami oleh perguruan tinggi swasta. 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG --  Anggota komisi X DPR RI, Djohan Arifin menyebut permasalahan banyak di alami oleh perguruan tinggi swasta.

Beberapa permasalahan yang kerap dialami oleh perguruan tinggi swasta seperti administrasi yang berbelit-belit untuk mengurus akreditasi, dosen terbaik yang kerap berpindah dari swasta ke negeri, bahkan seputar persamaan jadwal penerimaan siswa baru.

Permasalahan ini diperoleh langsung oleh Djohan Arifin saat kunjungan kerja anggota DPR RI ke Universitas Pamulang, yang dihadiri pula oleh beberapa universitas swasta lainnya.

Baca juga: 27 Mahasiswa Disabilitas Kuliah di Universitas Pamulang,Luluskan Sarjana Informatika yang Buta Total

"Memang banyak sekali ketimpangan yang kami temukan dan juga perhatian pemerintah pada swasta dapat diketahui bersama. Contohnya anggaran, anggaran pemerintah untuk PTN mencapai 94 persen. Lalu untuk PTS hanya empat persen, padahal jumlah PTS lebih banyak begitu juga jumlah mahasiswanya," kata Djohan kepada Tribun Tangerang, Jumat (16/9/2022) kemarin.

Lanjutnya, bukan bermaksud mengurangi anggaran ke PTN, melainkan perhatian kepada PTS harus dibenahi.

Djohan menyebut, keadilan kebijakan harus ada dari pemerintah.

"Beban yang dibebankan kepada PTS juga sangat besar oleh kementerian. Contohnya akreditasi. Dulu akreditasi, masuk ke pemerintah, tetapi kini dikeluarkan," ujar Djohan.

"Sehingga perguruan tinggi harus membayar sendiri. Dan tak tanggung-tanggung, satu program studi saja bisa 50 sampai 60 juta. Padahal tidak semua PTS memungut biaya kuliah yang tinggi," lanjutnyanya.

Baca juga: Universitas Indonesia Catat Rekor MURI Membatik 9000 Kain Mori dan Paduan Suara

Baca juga: Brigadir J Lulus dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, IPK 3,28

Untuk itu, komisi X membentuk panitia kerja, yang akan mengangkat permasalahan di perguruan tinggi, agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa membangun PTN dan PTS dengan bersama-sama.

Menurutnya, hal ini begitu mendesak.

"Panitia kerja akan selesai 2022 ini, dan akan langsung dibicarakan dengan pemerintah. Ini tak bisa menunggu waktu, berleha-leha," tutupnya. (Raf)

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved