Korupsi

Bantu Pelarian Buronan Sumardi, ASN di Tebing Tinggi Jadi Tersangka, Hubungan Paman dan Ponakan

DAHP merupakan keponakan dari Sumardi. Setelah diperika dan menjadi tersangka, DAHP dititip tahan di ruang tahanan Mako Polres Bogor

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Lilis Setyaningsih
Tribun Tangerang/Hironimus Rama
DAHP (rompi pink), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai tersangka obstruction of justice oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada Selasa (4/10/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM, CIBINONG --Hubungan paman dan ponakan seringkali erat.

Namun sayangnya hubungan ini termasuk dalam hal melanggar hukum.

Sehingga sang paman menyeret ponakan ke penjara.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan DAHP, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tebing Tinggi, Sumatera Utara sebagai tersangka.

DAHP ditetapkan sebagai tersangka karena merintangi proses penyidikan (obstruction of justice) perkara korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Sumardi.

Ternyata DAHP adalah keponakan dari Sumardi.

Penetapan tersangka atas DAHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-05/M.2.18/Fd.2/10/2022 jo Surat Penetapan Tersangka  nomor : TAP-986/M.2.18/Fd.2/10/2022.

"DAHP dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tersangka Sumardi," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Agustian Sunaryo, Jumat (7/10/2022).

Tersangka DAHP juga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar dalam upaya pencairan dan penangkapan Sumardi yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencaraian Orang (DPO).

"Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sumardi karena yang bersangkutan secara sengaja telah disembunyikan oleh DAHP di Sumatra Utara," ungkapnya

Baca juga: Sempat Terhenti Dua Tahun, Roadshow Bus KPK Sambangi Kota Tangerang Selatan 7-9 Oktober 2022

Tak hanya itu, DAHP juga membantu untuk mengamankan asset milik Sumardi sehingga penyidik kesulitan untuk melakukan sita aset milik tersangka.

Atas perbuatan tersebut, DAHP disangka melanggar Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.22 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dari Satreskrim Polres Bogor dalam upaya pengungkapan perkara Obstruciton of Justice terhadap tersangka DAHP ini," tandas Agustian.

Sebagai informasi, tersangka Sumardi  masuk DPO setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor pada 28 Agustus 2022 lalu.

Halaman
12
Sumber: Tribun depok
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved