Berita Jakarta Raya

Eneng Malianasari: Kondisi RPTRA Warisan Ahok Banyak yang Rusak, Tak Dialokasikan Biaya Perawatan

Legislator DKI Merasa Miris dengan Kondisi RPTRA Warisan Ahok yang Rusak

Tribun Tangerang/Fitriyandi Al fajri
Legislator DKI Merasa Miris dengan Kondisi RPTRA Warisan Ahok yang Rusak 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta memperbaiki fasilitas ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Ibu Kota.

Soalnya banyak fasilitas publik itu dalam keadaan rusak sehingga tidak ramah bagi anak-anak.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI DKI Jakarta Eneng Malianasari merasa, miris dengan kondisi RPTRA saat ini.

Dia mengaku, telah meninjau langsung ke lapangan bahwa RPTRA banyak yang rusak.

“Mungkin 70 persen RPTRA era Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) itu rusak karena nggak ada biaya perawatannya, karena terjegal pandemi Covid-19,” kata Eneng berdasarkan keterangannya pada Jumat (28/10/2022).

“Saat ini kondisinya miris sekali, RPTRA yang harusnya jadi tempat bermain anak hingga olahraga lansia menjadi terbengkalai dan tidak bisa dipergunakan,” lanjut anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Eneng memberi contoh kondisi di RPTRA Manggis, Palmerah.

Fasilitas bermain yang sudah rusak dan tidak memenuhi standar keamanan masih digunakan, bangunan RPTRA yang sudah mulai rusak seperti atap aula yang bocor, AC yang mati dan toilet yang tidak dapat digunakan. 

Baca juga: Rugikan Negara Rp 26 Miliar, Kejati DKI Akan Tetapkan Tersangka Kasus Pengadaan Tanah untuk RPTRA

“Pemprov DKI harusnya peka pada fenomena ini. Saya minta segera pemprov benahi, perbaiki dan renovasi beragam fasilitas RPTRA yang rusak,” ucapnya.

Eneng menegaskan salah satu prioritas dan target pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah pembangunan taman yang direncanakan bersama masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini juga membeberkan fakta di lapangan bahwa tidak ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan pengadaan fasilitas kebutuhan untuk perbaikan di RPTRA.

Dia mengaku, tak tahu pihak yang menangani RPTRA, apakah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

“RPTRA sejak dibangun tidak ada anggaran perawatan bangunan. Beberapa dibangun dari Fasos Fasum dibawah naungan DPAPP kemudian diserahkan ke kelurahan, tapi di kelurahan anggaran perawatan itu nggak bisa ngajuin perawatannya karena nggak ada kode rekening. Ini saya minta Pj Gubernur DKI Jakarta bisa membenahi perkara RPTRA yang fasilitasnya sangat dibutuhkan warga,” jelas Eneng.

Baca juga: Lima RPTRA di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara Bakal Jadi Tempat Vaksinasi Booster

Bukan hanya soal fasilitas yang rusak, Pemprov DKI menuntut pengelola RPTRA membuat program kegiatan untuk masyarakat, tapi anggarannya tidak disediakan.

Begitu juga soal seragam, masih banyak yang belum mendapatkannya.

"Pengelola RPTRA diminta untuk membuat program kegiatan untuk masyarakat sekitar tetapi tidak ada anggaran kegiatan. Pengelola juga RPTRA belum mendapatkan seragam kerja secara berkala," tutupnya. (faf)

 
 
 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved