Berita Jakarta Raya

Heru Budi Hartono Pastikan Tidak Ada Lagi TGUPP di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pastikan bahwa sudah tidak ada lagi TTGUPP di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jaka

Biro Pers Kepresidenan
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus TGUPP yang ada di era Anies Baswedan 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pastikan bahwa sudah tidak ada lagi Tim Gabungan Percepatan Pembangunan (TGUPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Ya TGUPP itu kan tergantung selera gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus," ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/10/2022).

Namun demikian, Heru mengaku dirinya belum terpikirkan untuk mengangkat kembali TGUPP.

"Kalau sekarang sih enggak ada ya," ucap Heru menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, Tim Gabungan Percepatan Pembangunan (TGUPP) merupakan tim yang dibentuk untuk membantu kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.


TGUPP difungsikan untuk mempercepat pembangunan dalam segala bidang yang ada di ibu kota.

Namun selama era kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, TGUPP menuai kontroversi.

Berbagai pihak termasuk DPRD DKI Jakarta menganggap TGUPP tidak terlalu berfungsi bagi pembangunan ibu kota.

"Terkait TGUPP, semua bagus. Tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

Heru mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat asisten dan tenaga ahli di masing-masing dinas.

Hal tersebut supaya dinas-dinas dapat bekerja lebih maksimal tanpa adanya TGUPP.

Baca juga: Heru Budi Hartono dan Erick Thohir Bakal Hijaukan Monas setelah Direvitalisasi Anies Baswedan

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa semua anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tidak boleh bekerja lagi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal tersebut harus dilakukan usai masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

"TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. TGUPP harus selesai tanggal 16 Okober nanti. Selesai semua," ujar Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved