Kenaikan Upah

Buruh Karawang Bakal Unjuk Rasa Besar-besaran untuk Tuntut Kenaikan Upah 13 Persen

Pekerja di Karawang, Jawa Barat, akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 13 persen.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Intan Ungaling Dian
Wartakotalive.com/Gilbert Sem Sandro
Ilustrasi unjuk rasa buruh di Kota Tangerang. 

TRIBUNTANGERANG.COM, KARAWANG -  Pekerja di Karawang, Jawa Barat, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi unjuk rasa buruh di Karawang itu untuk menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 13 persen.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang Ferri Nuzarli mengatakan, buruh unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah minimal sebesar 13 persen.

Tuntutan pekerja Karawang itu masih sangat jauh jika dinilai pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan biaya hidup, kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM) hingga inflasi.

"Kami menuntut kenaikan 13 persen untuk UMR 2023," kata Ferri saat dihubungi, Rabu (9/11/2022).

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa akan terus dilakukan hingga kenaikan upah minimum sebesar 13 persen bisa tercapai.

"Sampai keputusan akhir November, kita akan terus berjuang. Kemarin kita melakukan aksi di kementerian. Di berbagai daerah juga akan melakukan aksi, untuk aksi di Karawang tengah dibahas," katanya.

Ferri Nuzarli tidak percaya informasi dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah telah memastikan upah buruh bakal naik 13 persen tahun 2023.

"Wah luar biasa itu kalau bener 13 persen, saya enggak percaya. Orang saya anggota pengupah nasional, saya dapat bocoran cuma 5,6 persen, " katanya.

Menurut Ferri, kenaikan upah 13 persen tidak akan terjadi karena pembahasan pengupahan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021, yang dinilainya masih merugikan buruh.

PP 36 tahun 2021 penghitungan pengupahannya melihat dari inflasi tidak melihat faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

"Nah gimana dia mau kasih angka segitu kan jelas pembahasannya pakai PP 36 mana bisa segitu. Saya ragu pernyataan menteri ini," katanya.

Baca juga: Daftar UMK se-Jawa Barat 2022, Upah Pekerja di Kota Bekasi Tertinggi, Berikut Ulasannya

Baca juga: UMK Se-Banten Sudah Ditetapkan Wahidin Halim, Berikut Rincian Besarnya UMK Tangerang Raya

Begitu juga Wakil Ketua SPSI Karawang Suparno mengaku tidak percaya terhadap pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Alasannya, pernyataan Ida Fauziah sekadar mencegah terjadi aksi ujuk rasa besar menjelang pengumuman UMP.

"Kalau benar ya bagus, tapi kalau melihat mekanismenya pakai PP 36 ya kami ragu," ujarnya.

Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang, Suratno menambahkan, rekomendasi Kenaikan UMK Karawang masih digodok di dewan pengupahan.

"Kenaikan UMK masih menunggu UMP ditetapkan. Kemungkinan sekitar tanggal 21 November 2022, masih tentatif jadwalnya," kata Suparno.

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved