Angin Sebar untuk Buruh di Banten, UMP 2023 Rp 2,6 Juta, Upah Naik tak Lebih 10 Persen

Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan Upah Mininum Provinsi (UMP) 2023. Satu di antaranya Provinsi Banten yang baru saja mengesahkan UMP

Editor: Jefri Susetio
istimewa
Ilustrasi-- Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan Upah Mininum Provinsi (UMP) 2023. Satu di antaranya Provinsi Banten yang baru saja mengesahkan UMP Banten 2023, Senin (28/11/2022). 

TRIBUNTANGERANG.COM - Sejumlah provinsi sudah mengumumkan kenaikan Upah Mininum Provinsi (UMP) 2023.

Satu di antaranya Provinsi Banten yang baru saja mengesahkan UMP Banten 2023, Senin (28/11/2022).

Mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Banten yang diterima TribunBanten.com dengan Nomor 561/Kep.305-Huk/2022, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2023, UMP di Banten naik sebesar 6,4 persen dari UMP Tahun 2022.

Baca juga: Aspirasi Pekerja Ditampung, UMP Banten Rp 2,6 Juta, Keputusan Berlaku 1 Januari 2023

"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar Rp 2.661.280,11," tulis SK Gubernur Banten, yang ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, Senin (28/11/2022).

Diketahui, UMP Banten tahun 2022 adalah Rp 2.501.203. Artinya, UMP Banten tahun 2023 naik sekira Rp 166 ribu, dari UMP tahun 2022.

Selain Banten, sebelumnya ada tiga wilayah yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2023.

Aturan Keaikan UMP dari Kemenaker

Sebelumnya kenaikan UMP 2023 diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dengan berbagai pertimbangan, kini aturan penetapan kenaikan UMP 2023 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa kenaikan UMP 2023 tidak lebih dari 10 persen.

"Yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian upah minimum baik di provinsi maupun di kabupaten kota (UMK), tidak melebihi 10 persen (kenaikannya)," ungkap Ida melalui kanal YouTube Kemnaker, Sabtu (19/11/2022).

Diketahui sebelumnya, penetapan UMP 2023 wajib dilaporkan oleh pemerintah provinsi paling lambat 21 November 2022.

Namun kini periode penetapan UMP 2023 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022.

Menaker menyampaikan, adanya perubahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi pengupahan daerah untuk menghitung upah minimum 2023 sesuai dengan formula baru.

Baca juga: Ancaman Denise Chariesta untuk RD: Gue Enggak Peduli, Bongkar Bukti Perselingkuhan

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved