KUHP

Menkumham Yasonna Laoly Persilakan Penolak KUHP Ajukan Judicial Review ke MK

Menkumham Yasonna Laoly mengakui ada kalangan yang menolak KUHP tersebut. Mereka dipersilakan menggugat KUHP lewat MK.

Editor: Ign Prayoga
Dok Warta Kota
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang, Selasa (6/12/2022).

Sebagian kalangan menyesalkan pengesahan tersebut karena menemukan beberapa masalah pada RKUHP sehingga belum layak disahkan menjadi Undang-undang.

Mereka juga menyerukan penolakan KUHP.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui ada kalangan yang menolak KUHP tersebut.

Menurutnya, setelah RKUHP disahkan menjadi Undang-undang, maka mekanisme untuk mengujinya adalah melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita harus melalui mekanisme konstitusi, kita semakin beradab semakin baik, kepatuhan terhadap konstitusi, terhadap hukum, maka setelah KUHP disahkan mekanisme yang paling pas adalah judicial review kalau ada pasal yang dianggap (bermasalah),” kata Yasonna dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta seperti dikutip dari live streaming Kompas TV, Selasa (6/12/2022).

Lebih lanjut Yasonna menjelaskan bahwa KUHP terbaru akan efektif berlaku setelah 3 tahun sejak disahkan.

Terkait hal ini, Yasonna mengatakan Kemenkumham bersama DPR akan melakukan sosalisasi selama 3 tahun tersebut.

Sosialisasi akan digencarkan utamanya ke para penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, advokat, pegiat HAM, dosen dan kampus.

“Waktu tiga tahun jadi waktu yang cukup luas bagi pemerintah, bagi tim untuk sosialisasi ke penegak hukum. Jaksa, hakim, polisi, advokat, pegiat HAM, kampus-kampus, dosen-dosen jangan salah menjelaskan,” ungkapnya.

Selain itu tim yang dibentuk oleh Kemenkumham juga akan menulis buku yang terkait dengan KUHP baru. Buku yang ditulis berisi bagaimana tentang pertanggungjawaban pidana, hingga hukum dalam perspektif KUHP baru.

Buku tersebut diharapkan juga menjadi penjelasan bagi lingkungan kampus dan penegak hukum atas konsep filosofi KUHP terbaru.

“Tim ini akan menulis buku, kitab ini akan melahirkan banyak buku tentang pertanggungjawaban pidana, tentang hukuman dan lain-lain. Dan ini akan membantu kampus-kampus, penegak hukum untuk menjelaskan. Tapi yang pasti harus ada dan harus kami susun sejak sekarang adalah sosialisasi,” kata dia.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved