KUHP

Tolak KUHP yang Baru Disahkan, Massa Pasang Tenda dan Masak-masak di Depan DPR

Koalisi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa menolak KUHP di depan gedung DPR di kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Penulis: Nuri Yatul Hikmah | Editor: Ign Prayoga
TribunTangerang.com/Nuri Yatul Hikmah
Aksi unjuk rasa menolak KUHP di depan Gedung DPR di Senayan, Jakpus, Selasa (6/12/2022) sore. 

TRIBUNTANGERANG.COM, SENAYAN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang.

Menyusul pengesahan undang-undang hukum pidana tersebut, koalisi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR di kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).

Pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, massa menggelar unjuk rasa secara kreatif. Mereka tidak mengerahkan mobil komando dan pengeras suara untuk menyerukan tuntutan.

Massa hanya mendirikan dua buah tenda berukuran besar dan memasak mi instan menggunakan kompor portable.

Mereka juga menggelar matras untuk duduk lesehan sembari menikmati mi instan.

Ada pula dua kursi dan meja untuk seperti meja diskusi pada podcast di media sosial. Area diskusi tersebut digunakan menyuarakan hal-hal yang dianggap tidak demokratis, konservatif, dan kolonialisasi pada KUHP.

Dipasang pula spanduk bertuliskan 'Hukum zaman kolonial kalian terapkan kembali. Berniat menjajah suku dan darah sendiri kah?'.

Koordinator aksi, Dzuhrian Ananda Putra menjelaskan alasannya memasang tenda.

Menurut dia, tenda adalah simbol rumah rakyat. Tenda tersebut juga menjadi simbol protes terhadap gedung DPR yang merupakan rumah rakyat

"Dibilang rumah rakyat, ternyata enggak ramah terhadap rakyat," ujar Dzuhrian saat ditemui di lokasi.

"Kami mau masuk ke dalam, ingin memberikan suara kami di dalam, tapi dihadang oleh pagar berduri," sambungnya.

Dzuhrian mengatakan, tenda adalah tempat berlindung di alam terbuka yang liar.

Kemping di tenda, menurut Dzuhrian, mengandung filosofi sebagai kegiatan yang membutuhkan waktu lama. Hal ini merupakan pesan kepada DPR agar tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP.

"Kemping membutuhkan waku yang lama. Tidak bisa dari pagi ke siang, biasanya pagi ke pagi," ujar Dzuhrian.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved