KLB PSSI
Calon Ketum PSSI, Menpora Zainudin Amali: Tidak Ada Intervensi dari Presiden Jokowi
Menpora, Zainudin Amali menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal calon Ketua Umum PSSI.
Penulis: Alfarizy Ajie Fadhilah | Editor: Ign Agung Nugroho
TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal calon Ketua Umum PSSI.
Menurutnya, siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai Ketum PSSI asal memenuhi syarat.
Hal itu menyusul telah dibukanya pendaftaran calon ketua federasi sepakbola di Tanah Air, menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan berlangsung 16 Februari mendatang.
"Enggak ada (intervensi), silakan saja, mau siapa saja, asal dua syaratnya, memenuhi persyaratan dan ada yang mau memilih dia," kata Amali saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Tak hanya itu, Menpora juga menyebut mantan ketum PSSI juga diperkenankan maju kembali sebagai orang nomor satu di federasi sepak bola di Indonesia.
"Silakan saja, siapa saja, tidak ada batasan, yang dua itu saja, memenuhi persyaratan dan ada yang mau memilih dia," tegas Amali.
Baca juga: Gagal Masuk Final Piala AFF 2022, Pengurus PSSI tak Ada Sambut Pemain Timnas di Bandara
Baca juga: Pemain Timnas Tiba di Jakarta Tidak Disambut Ketua PSSI Bahkan Lesehan Tunggu Bus di Bandara
Seperti diketahui, Mantan Ketum PSSI medio 2015-2016, AA Lanyalla Mahmud Mattaliti, telah resmi mengajukan diri kembali sebagai Ketum PSSI.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI, itu mengantarkan berkas pencalonan ke kantor PSSI di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Selain La Nyalla, nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, juga digadang-gadang masuk ke dalam bursa calon Ketum PSSI.
Nama menteri berusia 52 tahun itu mengerucut setelah beberapa lembaga survei melakukan survei independen terkait calon Ketum PSSI. (m39)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.