Kebakaran Depo Pertamina

PKS Tuntut Ahok Disingkirkan dari Pertamina, Erick Thohir Jangan Tebang Pilih

Anggota Fraksi PKS DPR mendesak Menteri BUMN memecat Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

|
Editor: Ign Prayoga
Kolase TribunTangerang
Anggota Fraksi PKS DPR, Mulyanto, menyerukan tuntutan pemecatan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, menyerukan desakan pemecatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.

Ahok dinilai turut tanggung jawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Kebakaran tersebut menewaskan 20 warga Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 

Menurut Mulyanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir harus bersikap tegas untuk memecat Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.

Anggota Komisi VII DPR tersebut juga meminta Erick Thohir untuk memecat Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati.

"Kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Mulyanto meminta Erick tak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan.

"Dia seharusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menegaskan Dirut dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di BUMN terkaya itu.

Apalagi, Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan semua risiko di Pertamina.

"Sebagai Komisaris Utama yang juga Ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," kata Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang agar tak kembali terjadi di kemudian hari.

"Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang. Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," ungkapnya.

Dia menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, terbakar hebat pada Jumat (3/3/2023) malam.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved