Dari Infrastruktur Hingga Penerapan Teknologi Digital, Jadi Peluang Industri Properti 2023

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek.

Hal itu disampaikan Founder and CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans, terkait peluang industri properti 2023 dalam diskusi Urban Forum Banking & Property Outlook 2023,  yang digelar secara daring pada Selasa (14/3/2023). 

Peluang berikutnya, lanjut Nofrans, adalah pencarian properti kelas menengah atas meningkat dan kebutuhan penerapan teknologi baru dalam bidang properti.

"Peluang lainnya adalah respon terhadap kebijakan subsidi terkait properti dari pemerintah, hal ini didasarkan survey bahwa 43 persen responden berencana mempercepat rencana beli rumah karena subsidi PPN, 35 mengincar rumah dengan harga lebih tinggi karena subsidi PPN, dan baru 17 persen responden yang merasakan manfaat rumah subsidi," katanya.

Nofrans pun berharap pemerintah memberikan insentif pajak berupa pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga nol persen, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50 persen.

"Selain itu pemerintah pun diharapkan memberikan kemudahan Perijinan Proses Transaksi & Sosialisasi, serta dari sektor perbankan diharapkan ada promo bunga KPR dengan kemudahan skema bayar, khususnya promo bunga KPR, dapat memacu peningkatan transaksi yang terjadi di industri properti," pungkas Nofrans.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan, di industri properti tentunya harus melihat apa yang harus dilakukan agar kondisi bisnis properti aman, terjaga, terkendali.

Baca juga: Serpong Selatan Cocok Bagi Investor Properti Pemula, Harga Tanah Lebih Terjangkau

Baca juga: Industri Properti dan Perbankan Tak Khawatir Isu Resesi di Tahun 2023

Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga, akan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK, kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama.

Sedangkan harga membangun sebuah rumah itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan.

“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” ujar Risma.