Sebanyak 4.208 Balita di Kota Tangerang Masih Tergolong Stunting

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Sebanyak 4.208 balita di Kota Tangerang tergolong stunting, berdasarkan data di awal 2023.

Angka stunting tersebut terdiri atas 3.129 balita kategori pendek dan 1.079 balita kategori sangat pendek.

Sedangkan keseluruhan balita di Kota Tangerang ada sebanyak 90.223 jiwa dan prevelansi stunting di Kota Tangerang tercatat di angka 11,8 persen.

Data kasus stunting di Kota Tangerang ini dikutip dari Satu Data Indonesia pada website data.go.id.

Pada sisi lain, di antara kota dan kabupaten di Provinsi Banten, Kota Tangerang tergolong aman dari segi prevalensi stunting berdasarkan kriteria World Health Organization (WHO).

Status yang sama disandang Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.

Hal itu dipaparkan Ketua Satgas Stunting Provinsi Banten, Ricky Febrianto dalam kegiatan penguatan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting BKKBN Banten bersama jurnalis di Banten di Kota Serang, Rabu (20/12/2023) malam.

"Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon memenuhi kriteria aman" ujarnya.

Ricky menerangkan, indikator penilaian itu berdasarkan persentase anak stunting. Pada tiga wilayah tersebut, prevelansi stuntingnya di bawah angka 20 persen.

"Jadi WHO menetapkan, jika di suatu wilayah ada anak stunting jumlahnya di atas 20 persen, maka dianggap sebagai daerah yang kritis atau rawan akan bahaya stunting," katanya.

"Pak Presiden telah menargetkan prevalensi stunting bukan di bawah 20 persen melainkan 14 persen," sambungnya.

Prevalensi stunting 20 persen, sama artinya dengan 20 dari setiap 100 balita mengalami stunting.

Dengan kata lain satu dari 5 balita mengalami stunting yang kemudian dianggap kritis.

"Makanya harapan kita, daerah-daerah yang belum di bawah 20 persen itu segera (menurunkan angka stunting,-red), karena penetapan WHO nya itu 20 persen," kata Ricky Febrianto dikutip dari  TribunBanten.com.

Sebagai informasi, Provinsi Banten merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting.

Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting, tetapi dengan jumlah absolut penduduk yang besar membuat penanganan stunting di Banten menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen, turun sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun 2021.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK YB Satya Sananugraha menyatakan, hasil positif yang dicapai oleh Provinsi Banten berkat langkah strategis dan praktik baik yang telah memberikan efek signifikan dalam percepatan penurunan stunting.

Hal tersebut dikatakan Satya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan "Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023" di Hotel Aston, Kota Serang, Banten, Selasa (10/10/2023).

Satya menyatakan, dari hasil kunjungan dan evaluasi di lapangan khususnya di Serang, kolaborasi, kerjasama, integrasi kegiatan percepatan penurunan stunting oleh OPD dan Tim Percepatan Penurunan Stunting sudah dilakukan dengan baik. Seperti program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Posyandu, kemudian peogram PAUD HI pelaksanaan aksi bergizi dan skreening anemia, juga pemberian pil tablet tambah darah pada remaja putri sudah rutin dilakukan.

"Kami mengapresiasi praktik baik yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten khususnya Kota Serang, sehingga percepatan penurunan stunting bisa dilakukan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Satya, masih ada permasalahan yang menjadi kendala bagi Provinsi Banten untuk mempercepat penurunan stunting, seperti masih ada beberapa daerah dengan akses air bersih yang terbatas, kemudian juga akses air minum layak dan sanitasi. Dalam hal ini Satya mengatakan akan membawa permasalahan tersebut ke Kementerian PUPR untuk diberikan program intervensi.

"Masih perlu perbaikan untuk pemenuhan kebutuhan air minum layak, karena masih terbatasnya jaringan perpipaan untuk akses air minum layak. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk bisa menyelesaikan masalah di sana," ucapnya.

Satya mengharapkan Provinsi Banten semakin mengebut program percepatan penurunan stunting dan fokus pada indikator yang cakupannya masih jauh dari target dan perlu dukungan dari semua pihak.

Seperti pemenuhan asupan gizi tambahan, pencegahan pernikahan dini, pencegahan perilaku buang air sembarangan, serta sosialisasi pentingnya gizi dan pencegahan stunting.

Kemudian juga diharapkan seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Banten yakni Puskesmas dan Posyandu bisa memenuhi USG dan Antropometri, serta melatih kader dan tenaga kesehatan dalam menggunakan alat tersebut. Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Pendamping Keluarga dari tingkat provinsi hingga desa.

Selanjutnya, diharapkan pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota memastikan semua keluarga berisiko stunting masuk dalam DTKS untuk mendapatkan bansos. Edukasi dan konseling terus dilakukan kepada masyarakat secara massif tentang pemenuhan gizi dan pola asuh, meningkatkan dukungan dari perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi keagamaan dalam upaya percepatan penurunan stunting, serta dukungan dari Kementerian dan Lembaga.

"Ke depannya, kita berharap Provinsi Banten ini bisa menjadi contoh yang baik untuk percepatan penurunan stunting," ungkap Satya.