Status Jokowi dan Keluarga di PDIP Sudah Berakhir, Hasto: Kebenaran akan Terbukti

TRIBUNTANGERANG.COM, YOGYAKARTA - Posisi Jokowi dan keluarganya di PDI Perjuangan atau PDIP sudah semakin jelas.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, status keanggotaan keluarga Jokowi di PDIP telah berakhir.

Hubungan dekat antara Jokowi dan anak beserta menantunya di partai yang dipimpin Megawati  Soekarnoputri tersebut, kini jadi cerita masa lalu.

Hal ini ditegaskan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri konsolidasi internal PDIP di Yogyakarta, Sabtu (13/1/2024).

Hasto mengatakan meski belum ada surat resmi pemecatan terhadap Joko Widodo (Jokowi) maupun putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, namun ketiganya tidak lagi menjadi bagian dari partai bersimbol banteng moncong putih tersebut.

Hasto menegaskan sesuai konstitusi UUD 1945 hanya parpol atau gabungan parpol yang punya legalitas konstitusional dibolehkan mengusung capres dan cawapres.

"Kami sudah mengusung Ganjar-Mahfud, gak boleh partai mengusung dua orang. Maka ketika Mas Gibran dicalonkan dan mengingkari dua kebenaran dengan melanggar konstitusi dan manipulasi konstitusi dikebiri, ya otomatis keanggotaanya berakhir. Titik," kata Hasto.

Menurutnya tidak ada dalam sejarah, PDIP mengusung dua capres/cawapres dalam setiap pilpres.

Apalagi bila dalam prosesnya mengingkari kebenaran seperti halnya pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Hasto meyakini rakyat Indonesia tidak akan memilih pemimpin yang lahir melalui pelanggaran konstitusi, pelanggaran etik berat maupun rekayasa hukum.

"(Gibran) tidak ada lagi sejarah dengan PDI Perjuangan, selesai. Ya apalagi prosesnya dan kebenaran akan terbukti, itu yang diyakini masyarakat Indonesia, kita negara spiritual, kita kehidupan beragama kita sangat baik. Jadi udah selesai (statusnya Gibran di PDIP ," ujarnya.

Hasto juga turut merespon atas sikap Presiden Jokowi yang menurutnya sudah bertindak terlalu jauh.

"Presiden seharusnya gak boleh berpihak. Presiden menginsstruksikan TNI-Polri harus netral, maka presiden memiliki tanggung jawab moral, baik kata dan perbuatan," kata Hasto.

Ketika hal itu tidak dijalankan oleh Presiden, Hasto menyebut akan muncul aksi reaksi politik dari kalangan akar rumput.  

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com