Penggiat Ketahanan Pangan Fernando Duling Pimpin Kerja Sama Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

TRIBUNTANGERANG.COM, SOLO - Sejumlah tokoh pertanian, perkebunan, dan peternakan membahas kerja sama jangka panjang terkait realisasi program makan siang dan minum susu gratis untuk anak-anak sekolah dan santri yang dicanangkan Prabowo-Gibran.

Pertemuan yang dimotori Segmen 3P (Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan) tersebut diselenggarakan di Hotel Asia, Solo, Sabtu (17/2/2024).

Adapun pesertanya berasal dari Solo, Kudus, Salatiga, Pati, Blora, Sragen (Jateng), Gunung Kidul (DIY), Lamongan (Jatim), dan beberapa daerah lainnya.

Ketua Segmen 3P, Bungas T Fernando Duling mengapresiasi kerja sama jangka panjang para pelaku pertanian, perkebunan, dan peternakan.

"Hari ini saya berdiskusi dengan pelaku pertanian, perkebunan dan peternakan guna membahas kerja sama jangka panjang," ujar Fernando.

Menurut Fernando, kerja sama jangka panjang di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan aktivitas bermanfaat untuk merealisasikan program kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, kepastian hukum terhadap petani, pekebun dan peternak juga harus dilakukan sedari awal.

"Kerja sama jangka panjang adalah aktivitas pemanfaatan terhadap petani, pekebun, dan petenak untuk merealisasikan program kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas serta memberikan kepastian hukum terhadap petani, pekebun dan peternak," kata Fernando.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (KPU LPER), H Mulyadi Atma.

Pada kesempatan itu Mulyadi Atma menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya sebatas berbicara hal-hal yang berkaitan dengan jual beli biasa.

Kerja sama jangka panjang ini adalah upaya mengolaborasikan antara petani jagung dan peternak, karena peternak ayam membutuhkan jagung sebagai bahan baku untuk pakan ayam yang jumlahnya tidak sedikit.

Mulyadi Atma menegaskan, Koperasi LPER hadir untuk kepastian pembelian hasil jagung. Pada saat yang bersamaan, kepastian hukum juga harus dijalankan agar kerja sama antara petani dan peternak memiliki dasar hukum.

"Hadirnya Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bukan hanya berkaitan dengan kerja sama ini saja atau pun berkaitan dengan kepastian hukum, tapi kami hadir untuk memastikan bahwa proses untuk menuju kesejahteraan bersama antara petani dan peternak, ke depannya dapat terwujud," ujar Bang Mul.

Pembahasan mengenai kesejahteraan juga mengurai permasalahan klasik di kalangan petani dan peternak. Sejauh ini, petani justru kesulitan mendapatkan kepastian menjual hasil panen saat datang masa panen raya.

"Kami mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan di mana para petani dan peternak kesulitan ketika sudah masa panen raya, karena stok semakin melimpah yang berdampak terhadap nilai jual hasil panen, akhirnya mereka mau tidak mau harus menjual hasil panennya dengan harga murah, di bawah HPP," katanya.