Ahmad Irawan Sepakat Gubernur Dipilih DPRD tapi Tidak dengan Wali Kota dan Bupati

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo mengusulkan agar Kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Opsi itu disebut Prabowo demi menghemat angggaran.

Dia mengatakan, triliunan uang terbuang hanya dalam 2 hari dalam pilkada. 

Dia juga meminta partai politik agar setuju dengan ide agar DPRD lah yang memilih kepala daerah.

Merespons hal itu, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan sepakat jika gubernur dipilih oleh DPRD. Namun, ia mengusulkan agar bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. 

“Pertimbangannya adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati dan wali kota, lebih baik tetap dipilih secara langsung,” ujar Irawan dalam keterangan, Sabtu (14/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa asas itu sebenarnya terdapat dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis sebagai wujud desentralisasi politik.

Namun, dalam asas desentralisasi politik itu, lanjut dia, fungsi otonomi daerah melekat pada bupati dan wali kota. 

 “(Pemerintah) provinsi melakukan tugas pembantuan (dekonsentrasi) atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ucap dia.

Bagi Irawan, aturan itu bisa dimaknai bahwa pilkada dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dan hal itu tidak melanggar konstitusi serta demokrasi.

Pasalnya, anggota DPRD juga dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan legislatif (pileg).

“Maka, dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada atau tidak langsung melalui DPRD provinsi/kabupaten/kota, itu juga sama demokratisnya dan masih sesuai dengan prinsip konstitusionalisme,” paparnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar ada evaluasi dalam pilkada di Indonesia.

Ia mengusulkan agar DPRD saja yang memilih para kepala daerah. Ketua Umum Partai Gerindra itu menganggap langkah tersebut lebih efisien dan tidak menghabiskan anggaran negara serta logistik milik calon kepala daerah. Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News