Respons Ajakan Prabowo, Mahfud MD Ingatkan Kecurangan Pemilu Lewat DPRD: 1 Kursi Bisa Rp 5 Miliar

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Mahfud MD buka suara soal ajakan Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Prabowo mengatakan pemilu langsung atau pilkada langsung membutuhkan biaya yang besar karena bisa menghabiskan dana triliunan hanya dalam dua hari.

Untuk itu dia meminta partai politik agar sepakat mengubah peraturan yang ada saat ini agar pemilu berlangsung hemat.

Menanggapi hal itu, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD angkat bicara.

Dia mengatakan pemilu lewat DPRD tidak lebih baik, Katanya pelaksanaan pemilu tidak langsung atau lewat DPRD yang pernah terjadi di Indonesia, berlangsung curang dan mahal. 

Praktik jual beli kursi demi meraup dukungan nyata terjadi, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD di era sebelum Reformasi.

Sebab, untuk dapat dicalonkan, seseorang tidak cukup hanya mengantongi dukungan partai politik, tetapi juga anggota dewan.

"Saudara masih ingat, sejak tahun 99, di mana pemilu belum serentak, pilkada belum serentak, lewat DPRD, itu jelas di situ jual beli kursi, agar orang bisa dapat dukungan, harga suara di DPRD (per kursinya) sebesar sekian," kata Mahfud dalam diskusi bertajuk "Plus Minus Pilkada Oleh DPRD", Senin (23/12/2024) malam. 

"Misalnya ada satu calon kuat di satu daerah, mendapat dukungan partai, tapi kurang dukungan dari DPRD untuk bisa menang. Lalu beli ke orang, 'kurang berapa sih kursinya?'. 'Kurang empat'. Empat, Rp 20 miliar dibayar. Satu kursi bisa Rp 5 miliar," imbuh dia. 

Hal ini yang kemudian memunculkan fenomena diborongnya kursi DPRD oleh partai politik.

Menurut Mahfud, semua partai melakukan praktik tersebut pada masa lampau.

"Semua partai. Bahkan dari PKS pun yang nerima uang saya tahu, karena lapor yang membayar itu, yang katanya bersih itu, sama pada saat itu. Pikirannya pokoknya uang," katanya.

Meski pemilu sebelum Reformasi mahal, mantan Calon Wakil Presiden RI itu menyebutkan, bukan berarti pemilu pada saat ini lebih murah.  

Praktik jual beli suara, kata dia, masih terjadi. Bedanya, calon sekarang membeli langsung suara tersebut dari masyarakat atau "diecer".

"Maka lalu kita marah waktu itu, 'kalau gitu kita lewat pilihan langsung'. Sesudah pilihan langsung, tambah jelek. Kenapa? Karena kalau di dalam pilihan lewat DPRD itu belinya... Kalau yang sekarang ini kan eceran, pakai amplop-amplop gitu ke rakyat. Mahal sekali sekarang. Mahal banget," imbuh Mahfud.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.

Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja.

Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur. Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.

"Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," sambungnya.

Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.

Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?" tanya Prabowo disambut tawa.

Mendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan dirinya sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah lebih baik dipilih DPRD saja agar efisien.

Tito mengatakan, biaya pelaksanaan untuk pilkada sangatlah besar. "Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tito menjelaskan, pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah.

Menurutnya, dengan kepala daerah dipilih DPRD, maka demokrasi yang diterapkan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan.

"Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," jelasnya.

"Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," sambung Tito.

Sementara itu, Tito menyebut pemerintah akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," imbuhnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News