Respons Mendagri Retret Dilaporkan ke KPK, Ribka Haluk Lambaikan Tangan Tutup Kamera Ponsel Wartawan

Ia menegaskan, terdapat konflik kepentingan di sini dan proses pengadaan barang serta jasa pelatihan tidak dilakukan secara terbuka sesuai standar yang seharusnya.

Apa Saja Temuan Peneliti tentang Retreat Tersebut?

Dalam kesempatan yang sama, Annisa Azahra, seorang peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), menyoroti dugaan konflik kepentingan lebih lanjut.

Ia menyebutkan, kepala daerah yang baru terpilih diminta untuk menyetor sejumlah uang sebagai syarat untuk mengikuti tender retreat. 

"Kewajiban ini mengharuskan peserta, termasuk kepala daerah, untuk membayar biaya keikutsertaan," ujarnya.

Annisa juga mengungkapkan, laporan mereka mencakup dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan retreat tersebut.

"Tempat pelaksanaan juga tidak menunjukkan bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk menjadi pelaksana," tambahnya.

Sesuai Aturan

Mensesneg sebut sesuai aturan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retreat kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetyo mengeklaim bahwa seluruh pelaksanaan orientasi kepala daerah selama seminggu itu sudah sesuai aturan.

 "Ya itu hak kalau melaporkan, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo memastikan bahwa penunjukan hingga pelaksanaan retreat sesuai aturan.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata dia.

Prasetyo juga memastikan bahwa PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.

"Iya dong (melalui tender)," ujar politikus Partai Gerindra itu.