Bukan Dikirim ke Barak Militer, Pemkab Tangerang akan Tangani Anak Bermasalah dengan Cara Ini

Untuk pendekatan masukkan ke barak militer, ya kami belum sampai saat ini. Karena memang kami harus melakukan kajian yang matang dulu

Penulis: Nurmahadi | Editor: Joseph Wesly
(TribunTangerang/Nurmahadi)
ANAK NAKAL- Kepala Dinas Pendidikan, Dadan Gandana saat wawancara ekslusif bersama Tribuntangerang.com di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (9/5/2025). (Tribuntangerang.com/Nurmahadi) 
Laporan Reporter Tribuntangerang.com, Nurmahadi
TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten melalui Dinas Pendidikan akan mengkaji lebih dalam soal wacana program pembinaan anak SD dan SMP bermasalah ke barak militer. 
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dadan Gandana, pembinaan karakter dan kedisplinan siswa-siswi bermasalah dengan cara dikirim ke barak militer harus dikaji secara mendalam. 
"Untuk pendekatan masukkan ke barak militer, ya kami belum sampai saat ini. Karena memang kami harus melakukan kajian yang matang dulu," katanya kepada Tribuntangerang.com Senin (12/5/2025). 
Dadan menilai pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan semua pihak termasuk orangtua murid sebelum diadakan program pembinaan ke barak militer. 
Termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
"Karena kewenangan kami sekarang ini hanya di tingkat SD dan SMP saja. Jadi SD dan SMP ini usia-usia yang mereka masih memiliki kebutuhan pendampingan dari orang tua," kata Dadan. 
"Justru kalau menerapkan nilai-nilai pertama yang harus mereka dapatkan, seperti pengawasan dari rumah dulu. Kalau di rumahnya kuat, InsyaAllah anak-anak ini akan menjadi anak yang unggul," tambahnya. 
Dadan menjelaskan saat ini Dinas Pendidikan telah memiliki program untuk menangani siswa-siswi bermasalah. 
Seperti pembentukan tim khusus pencegahan penanaman kekerasan di masing-masing satuan pendidikan. 
Selain itu, Dinas Pendidikan juga menjalin kerjasama dengan Dinas P3A dengan menyediakan tenaga-tenaga psikolog untuk anak.
"Karena itu biasanya kami minta pada satuan pendidikannya untuk bisa membangun komunikasi dengan orang tuanya. Karena kalau tidak diselesaikan permasalahan di belakangnya, maka masalah ini akan menjadi terus menerus, karena sekolah ini kan hanya beberapa jam saja berkewenangan mengawasi anak," katanya. (m41) 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved