Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Pablo Benua dan Rey Utami: Kami Siap Hadapi

TRIBUNTANGERANG.COM - Pasangan selebritas Rey Utami dan Pablo Benua dilaporkan ke Bareskrim Polri, oleh Badan Pimpinan Perkumpulan Advocaten Indonesia (BPP PAI).

BPP PAI yang diwakili oleh Ahmad Yazid dan kawan-kawan melaporkan Rey Utami dan Pablo Benua, terkait dugaan pemalsuan akta otentik organisasi tersebut, bahkan tudingan pembajakan.

Ahmad Yazid dan kawan-kawan sebelumnya bersama dengan Pablo Benua dan Rey Utami, tergabung dalam organisasi PAI.

Ahmad Yazid dan kawan-kawan menyebut kalau Rey dan Pablo membajak organisasi PAI, karena tanpa sepengetahuan anggota, mengganti kepengurusan.

Pablo menunjuk dirinya sebagai Badan Pengawas sementara Rey, didapuk menjadi Ketua Umum PAI.

Pablo Benua angkat bicara mengenai laporan dari BPP PAI. Ia siap menghadapinya karena memiliki bukti yang kuat.

"Kami siap hadapi. Tapi saya juga mengimbau agar Saudara Junaidi mengembalikan uang anggota yang diminta atau dipinjam. Kalau memang tidak mampu, saya yang akan ganti asal ada pernyataan resmi," kata Pablo Benua kepada awak media ketika ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025).

Pablo menceritakan mulanya ia berniat mundur dari organisasi tersebut, karena dianggap tidak beres.

Niatnya mundur pun membuat Pablo menemui Junaidi, selaku Ketua Umum PAI. Namun, keinginan nya untuk keluar tak diizinkan oleh Junaidi.

“Beliau menyetujui usulan saya agar ketua umum dialihkan ke istri saya. Bahkan penyerahan akta dan SK perubahan diserahkan langsung olehnya," ucapnya.

Pablo menambahkan kalau Junaidi selama menjabat sebagai Ketua Umum, selalu mengambil keputusan sepihak, termasuk mengganti Sekjen tanpa prosedur yang resmi di sistem AHU Kemenkumham.

Langkah itu diakui Pablo, membuat anggota hingga pendiri PAI emosi terhadap Junaidi. Sehingga surat penghentian Junaidi dikeluarkan pada 21 April 2025.

Hingga akhirnya diakui Pablo kalau kepengurusan baru pun terbentuk, dengan Rey Utami sebagai Ketua Umum dan dirinya sebagai Pengawas.

Kepengurusan tersebut diklaim Pablo telah memiliki akta notaris dan resmi terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham sejak 20 Juni 2025.

“Akta kami sah berdasarkan rapat Dewan Pendiri dan Pengurus Badan Pimpinan Pusat, bukan dari Munaslub," ungkapnya.

Pablo menceritakan PAI dibawah kepemimpinan Junaidi, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan keuangan yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum PAI itu.

Pablo menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PAI pada 23 April 2025. Tak lama setelah menjabat, ia menerima banyak laporan dari anggota terkait dugaan praktik tidak etis yang dilakukan oleh Junaidi.

“Sejak menjabat, saya mulai menerima banyak pengaduan dari anggota terkait dugaan praktik meminta-minta uang yang dilakukan oleh Saudara Junaidi. Berbagai nominal uang, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta, diduga diminta dengan berbagai alasan," jelasnya.

"Sebagai upaya menjaga marwah organisasi, saya telah memberikan sejumlah besar uang kepada Junaidi, bahkan membelikan satu unit mobil Harrier secara tunai. Tapi praktik ini terus berlanjut," tambahnya.

Selain itu Pablo menduga kalau gelar akademik doktor dari Junaidi diduga palsu, karena dari bukti yang ia dapatkan, Universitas yang mengeluarkan gelar doktor untuk Junaidi tidak terdaftar di Dikti atau diduga bodong.

Pablo Benua juga menyoroti tindakan Junaidi yang membuat MoU dengan entitas fiktif bernama 'Sovereign Knightly Order of the Kingdom of Prussia, Kaliningrad, Russia'

“Padahal Kerajaan Russia itu sudah tidak pernah eksis. Ini bentuk pembodohan dan kepalsuan yang dibuat-buat,” ujar Pablo Benua.

"Pada intinya kami tidak pernah merasa terpecah dan kami ingin semua anggota kembali. Kami ingin PAI harus menjadi organisasi yang profesional, menjunjung tinggi kebenaran, dan Officium Nobile," sambungnya. (Ari).