TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Buruh akan unjuk rasa memprotes kenaikan bahan bakar minyak di depan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan bahwa ribuan buruh bakal turun ke jalan hari ini.

Menurut dia, masyarakat juga akan berunjuk rasa serentak di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan di kantor gubernur.

"Aksi ini diorganisir partai buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," ujar Iqbal seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa (6/9/2022)

Unjuk rasa di wilayah Jabodetabek bakal dipusatkan di DPR RI pukul 10.00 WIB. Jumlah buruh mencapai 3.000-5.000 orang 

"Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja (panitia kerja-Red) atau pansus (panitia khusus-Red) BBM agar harga BBM diturunkan," tutur Iqbal.

Selain itu protes kenaikan BBM, unjuk rasa di DPR RI bakal mengusung dua isu yaitu penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dinaikkan 10-13 persen.

Baca juga: Setelah Harga BBM Naik, KAI Bakal Menyesuaikan Tarif KA Eksekutif

Baca juga: Melanie Subono Sindir Keras Artis yang Masih Ngantri di SPBU untuk Beli BBM Subsidi

Pengkhianatan pemerintah

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet menganggap, kenaikan BBM sebagai bentuk pengkhianatan Pemerintah Indonesia kepada rakyat.

Menurut dia, pemerintah mengucurkan dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, lebih baik duitnya untuk BBM bersubsidi karena bersentuhan dengan rakyat.

Slamet menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami masyarakat saat ini.

Kebijakan mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah kepada apa yang sudah dikatakan selama ini.

“Kita masih ingat betul rasa-rasanya baru beberapa bulan Presiden Jokowi mengatakan bahwa BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun," kata Slamet, Selasa (6/9/2022).

"Saat merayakan hari kemerdekaan kita disuguhi tagline, ‘Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat’. Namun faktanya belum sebulan berselang presiden menjilat ludahnya sendiri dengan mencabut BBM bersubsidi," ujarnya lagi.

Dia menyindir, penguasa tidak memiliki terobosan dan hanya memiliki dua cara untuk menjaga stabilitas keuangan.

Pertama menambah utang negara dan kedua menaikkan harga BBM.

Padahal, kata dia, ada beberapa proyek infrastruktur yang bisa ditunda pembangunannya seperti pembangunan IKN, kereta cepat dan masih banyak kegiatan lain yang dianggap tidak prioritas.

Slamet menilai, Pemerintah Indonesia sekarang tidak peka terhadap kondisi karena keadaan ekonomi global sedang tidak stabil, justru tetap fokus membangun IKN dan infrastruktur lainnya.

Ketua Umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) itu minta pemerintah untuk melihat lebih dekat kondisi masyarakat khususnya para petani dan nelayan.

Kenaikan BBM ini sudah pasti menaikkan biaya operasional kegiatan pertanian dan perikanan, mulai dari biaya logistik, biaya makan, biaya hidup dan lain lain.

“Sementara harga jual hasil perikanan dan pertanian sangat fluktuatif, sehingga kondisi ini akan menyeret petani dan nelayan kita ke dalam jurang kemiskinan,” ujar Slamet dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM bersubsidi, Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter (naik sekitar 31 persen).

Harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 (naik sekitar 32 persen). Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter (naik sekitar 16 persen).

Menurut Presiden RI Joko Widodo, pemerintahannya tidak kuasa mencegah kenaikan BBM dengan berbagai alasan.

Mulai dari pembengkakan subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia hingga tidak tepatnya arah subsidi yang lebih banyak dinikmati orang kaya.