TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Dedengkot relawan Jokowi, Benny Rhamdani, dihujani kecaman dari berbagai arah.

Benny Rhamdani yang kini menjabat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dicap sebagai provokator setelah menyampaikan keinginan tempur di lapangan melawan pihak-pihak yang berseberangan dengan Joko Widodo.

Tagar 'provokator' dan 'tempur' pun trending di Twitter sejak sore hingga malam, Senin (28/11/2022).

Kecaman bertubi-tubi muncul setelah Benny di depan Jokowi, terang-terangan menyatakan keinginannya untuk tempur di lapangan.

Akun media sosial Benny segera diserbu warganet usai video minta izin temput itu viral.

Sebagai pejabat negara, Benny dianggap tidak pantas mengutarakan hal tersebut.

"Oposisi bukan musuh.. negara tanpa oposisi mau seperti korea utara??" tulis @zmutaqin19 di akun Benny.

"Mau kapan dan dimana lokasi perang nya woi kamu @benny_rhamdani_?? banyak juga yang sudah gemes mau tampol bacot mu itu hei kamu provokator," tulis Irwan 08

"Ayoo Benn... genderang perangmu tabuh sekarang.... Banyak yg jabanin... dijamin...!!!" tulis @ronin4711

"Sok paling Pancasila trnyata baru beda pandangan politik sdh intoleran dasar tdk punya otak semoga gaji yg kau makan tdk berkah Aamiin," @Didin_Mahmuddin

Pernyataan Benny

Diberitakan sebelumnya, Benny Rhamdani menjadi perbincangan hangat warganet.

Hal tersebut lantaran videonya saat bertemu dengan presiden Joko Widodo viral.

Benny Ramdhani mengaku pihaknya siap tempur melawan pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan politik dari Presiden Jokowi.

Akibat statemen itu, banyak warganet yang menantang Benny untuk menabuh genderang perang seperti yang dia inginkan

Diduga, video itu diambil di sela-sela Nusantara Bersatu, sebuah acara yang diinisiasi para relawan dan dihadiri Jokowi di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022) lalu.

Di depan Jokowi, Benny mengatakan masih banyak serangan terhadap sang presiden beserta kelompok yang pro terhadap Jokowi.

"Kita ini pemenang Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus ada," kata Benny di hadapan Jokowi dikutip Senin (28/11/2022).

Benny kemudian menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk meredam perlawanan.

Benny sekaligus menceritakan kepada Jokowi bagaimana suasana diri para relawan yang tidak segan melawan balik pihak yang menyerang Jokowi.

Benny, bahkan menggunakan istilah tempur. "Kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak," kata Benny.

Bertempur di lapangan akan dilakukan apabila Jokowi memberikan restu. Tetapi kalau tidak, Benny menyarankan hal lain.

"Kalau bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus dilakukan," kata Benny.

Mendengar ucapan Benny, Jokowi dalam potongan video terdengar menanyakan contoh yang dimaksud. Menanggapi pertanyaan Jokowi, Benny memberikan jawaban dengan meminta Jokowi menekankan kepada penegakan hukum.

"Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan," ujar Benny.

Benny menyebut, apabila penegakan hukum tidak berjalan, bukan tidak mungkin pihaknya kehabisan kesabaran dan melakukan perlawanan di lapangan.

PDIP mengecam

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengkritik keras pernyataan Benny Rhamdani yang meminta 'izin tempur' ke Presiden Jokowi untuk melawan para pihak yang dianggap berseberangan.

"Tidak bisa relawan meminta bapak presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda maka sebenarnya kalau itu dilakukan akan menjerumuskan bapak presiden kita," kata Said di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Said lantas meminta kepada relawan pendukung Jokowi agar tak menyeret-nyeret orang nomor satu di Indonesia itu ke tempat yang tak semestinya. Menurut dia, tugas seorang Presiden adalah merawat NKRI dan menyatukan semua elemen bangsa.

Ia menilai berbagai kritik dari pihak yang berseberangan dengan Jokowi harus diterima asalkan proporsional.

"Kalau ada perbedaan, ada yang kemudian mengkritik bapak presiden selagi kritiknya proporsional tidak menghina bapak presiden itu harus diterima," kata Said