Pilkada 2024

Saat Massa Berdatang ke Gedung DPR, Rencana Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda

Editor: Joko Supriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Ditengah massa berdatang ke gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024), kabarnya paripurna pengesahan RUU Pilkada ke UU ditunda.

Padahal kondisi di DPR RI saat terpantau sudah banyak beberapa massa yang berdatangan, bahkan sederet komika seperti Abdel, Emon, Ari Kriting dan beberapa komika lainnya pun ikut turun ke jalan.

Massa turun ke jalan karena merasa resah akan situasi negeri karena ada upaya untuk menganulir putusan Mahkamah Agung tentang Pilkada.

Kini setelah massa bereaksi akan situasi ini, mendadak DPR RI menunda paripurna pengesahan RUU Pilkada

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat paripurna.

 Mulanya, ia menjelaskan bahwa rapat paripurna hanya dihadiri 89 orang anggota DPR RI.

 "(Sidang paripurna) 89 hadir, izin 87 orang," kata Dasco saat memimpin rapat paripurna.

Politikus Gerindra itu menyatakan bahwa sidang paripurna ditunda karena jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi quorum.

Dengan begitu, kata Dasco, pihaknya akan menjadwalkan kembali sidang parpurna setelah rapat badan musyawarah (Bamus) pimpinan DPR RI,

"Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripura karena quoru.

Politik Tak Baik Terjadi

Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman mengatakan bahwa potensi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan merevisi keputusan MK merupakan bentuk politik yang tak baik untuk demokrasi. 

Dirinya juga mengatakan bahwa potensi demo besar-besaran itu sebagai cerminan rakyat Indonesia lelah dengan proses demokrasi saat ini.

"Kalau kemudian nanti lelah dengan proses demokrasi ini, apakah akan ada demo besar-besaran? Ini sangat mungkin terjadi," jelas Wahid, Rabu (21/8/2024), mengutip Kompas.com (21/8/2024).

Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses politik saat ini merupakan bentuk praktik politik machiavelistik yang menghalalkan semua cara

"Ini yang menurut saya, salah satu legasi yang paling buruk yang ditorehkan oleh Pak Jokowi (presiden) dan DPR periode sekarang," katanya lagi.

 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News