TRIBUNTANGERANG,COM - Juru bicara (jubir) kepresidenan Adita Irawati dan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman dalam waktu berdekatan melakukan blunder.

Dua sosok orang istana itu blunder karena tak bijak memilih diksi. Adita memilih diksi rakyat jelata dan Miftah memilih diksi goblok.

Pilihan diksi itu mengindikasikan minimnya wawasan Adita dan Miftah mengenai psikologis, sosiologis, budaya, dan etika masyarakat Indonesia.

Akibatnya, dua sosok ini alpa dalam menggunakan diksi yang sensitif bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dua sosok itu juga alpa memperhatikan human relation dalam berkomunikasi.

Akibatnya, komunikasi yang dilakukan Adita dan Miftah mengabaikan aspek empati.

"Komunikasi yang dilakukan juga mengesankan ketidaksetaraan. Adita dan Miftah justru berkomunikasi seolah memposisikan derajat lebih tinggi dari audiennya. Ketidaksetaraan ini tergambar dari diksi yang digunakan dua sosok tersebut,” ucap Jamil, Jumat (6/12/2024).

Baca juga: Viral Jubir Istana Sebut Rakyat Jelata saat Tanggapi Hinaan Gus Miftah, Mengaku Keceplosan

Jamil menyebut, hal itu mengesankan dua sosok itu berkomunikasi tanpa mengenal audiennya. Akibatnya mereka berkomunikasi kepada audien, bukan dengan audien.

"Komunikasi seperti itu seharusnya tak boleh terjadi, karena posisi Adita dan Miftah sebagai orang dekat presiden. Dua sosok ini seharusnya dalam setiap berkomunikasi mewakili karakter dan kepentingan presiden. Salah satunya, Prabowo dalam berkomunikasi kerap meninggikan derajat rakyatnya,” ungkap dia.

Karena itu, langgam (cara yang khas) berkomunikasi orang dekat presiden seharusnya tak jauh dengan yang ditampilkan Presiden Prabowo, yaitu tegas, direct, egaliter, dan pilihan diksi yang terukur.

Baca juga: Istana hingga Waketum Gerindra Beri Respon Soal Muncul Desakan Copot Gus Miftah dari Utusan Presiden

Hal itu tampaknya yang tak dimiliki Adita dan Miftah. Dua sosok ini mengunakan langgam berkomunikasi sendiri yang jauh dari langgam komunikasi presiden.

"Hal itu mengindikasikan pemilihan jubir dan utusan khusus presiden tidak menggunakan standar atau kriteria yang ketat. Ada kesan mereka dipilih karena faktor kedekatan, bukan atas kompetensi dan integritas,” ucap dia.

Agar hal demikian tak terulang lagi, maka utusan khusus dan jubir kepresidenan layak dievalusi ulang. Mereka yang tak memenuhi kriteria, selayaknya segera diganti. 

"Hal itu perlu dilakukan agar utusan khusus dan jubir kepresidenan tidak menjadi beban presiden. Sungguh ironi bukan bila staf khusus dan jubir kepresiden justru merusak reputasi dan citra presiden. Padahal salah satu tugas mereka justru membentuk dan menjaga reputasi dan citra presiden,” jelas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.(m27)

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini