TRIBUN TANGERANG.COM- Gubernur Pati, Jawa Tengah Sudewo menggelar konferensi pers pembatalan kenaikan PBB di Pati hingga 250 persen pada Jumat (8/8/2025).

Dia memastikan bahwa wacana itu dibatalkan karena mendapatkan protes dari warga Pati.

Sebelumnya Sudewo mewacanakan untuk menaikkan PBB hingga 250 persen demi meningkatkan PAD.

Dia mengatakan PAD Pati kalah jauh dari kabupaten tetanggantya, Kudus dan Jepara.

Hal itu membuat Sadewo berniat menaikkan PBB hingga 250 persen.

Sadewo sebelumnya juga sudah meminta maaf karena menantang warga menggelar demo terkait wacana kenaikan PBB 250 persen.

Dia sebelumnya menantang warga yang ingin berdemo terkait kebijakan yang akan dilakukannya.

Dia mengaku tidak gentar bila didemo 5 ribu orang atau bhakan 50 ribu orang.

Hal ini memantik emosi warga dan berniat mengerahkan 50 ribu orang dalam demo massa pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Baca juga: Aksi Habis Manis Sepah Dibuang Sudewo, Dulu Bilang Ogah Naikkan Pajak, Kini Wacakan PBB 250 Persen

Meski sudah meminta maaf dan membatalkan wacana kenaikan PBB 250 persen, Namun warga Pati, Jawa Tengah, tetap akan menggelar demo.

Sudewo telah resmi mengumumkan batalnya kenaikan PBB di Pati hingga 250 persen dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/8/2025).

Ia mengungkapkan pembatalan tersebut karena adanya protes dari warga.

"Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan," kata dia, Jumat, dikutip dari Tribun Jateng.

Sudewo menjelaskan keputusannya itu diambil demi memperlancar perekonomian serta menjaga situasi di Pati agar tetap aman.

Dengan putusan tersebut, maka tarif PBB yang berlaku di Pati sama seperti tahun lalu.

Sudewo mengatakan, bagi warga yang sudah terlanjur membayar tarif PBB dengan menggunakan aturan yang sempat diterbitkannya tersebut, maka uang sisanya akan dikembalikan.

"Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa," jelas Sudewo.

Mengapa Warga Pati Tetap Gelar Demo?

Meski Sudewo sudah membatalkan kebijakan kontroversialnya itu, tetapi warga tetap bersikukuh akan menggelar demonstrasi di Alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Menurut penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, aksi demonstrasi tetap digelar warga karena Sudewo dinilai sebagai pimpinan arogan.

Selain itu, dia mengatakan demonstrasi yang dilakukan sebagai jawaban pernyataan Sudewo yang menyebut meski ada ribuan warga yang menuntut pembatalan PBB naik 250 persen, maka ia tetap bersikukuh dengan kebijakannya itu.

Pernyataan Sudewo itu sempat viral di media sosial.

"(Tanggal) 13 Agustus bukan sekadar bicara soal pajak. Kami hadir tanggal 13 untuk memenuhi undangan bupati yang minta 50 ribu orang datang."

"Kami hendak memperingatkan Bupati Sudewo, hentikan arogansimu dan karakter yang menurut warga sangat buruk sekali," tegasnya pada Jumat siang di depan posko donasi di depan Kantor Bupati Pati.

Gulo menganggap permintaan maaf Sudewo ke warga Pati atas kebijakan kenaikan PBB hanyalah omong kosong.

Menurutnya, pernyataan politikus asal Partai Gerindra itu kerap berubah-ubah.

Dia pun mengambil contoh ketika Sudewo menganggap menaikkan pajak agar pendapatan daerah naik bukanlah solusi yang baik karena menyengsarakan rakyat.

Adapun pernyataannya itu sempat disampaikan Sudewo dalam debat kedua Pilkada Pati pada 13 November 2024 silam.

Namun, nyatanya, Sudewo justru menjadi sosok yang menaikkan pajak bahkan hingga 250 persen.

"Saat Pilkada mengatakan tidak akan menaikkan pajak. Begitu naik bilang bukan saya yang menaikkan, saya hanya melaksanakan."

"Begitu sudah ditanggapi dia bilang ini untuk kepentingan masyarakat, macam-macam yang berubah-ubah," tutur Gulo.

Tuntut Sudewo Mundur 

Terpisah, Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mempertanyakan pernyataan Sudewo yang membatalkan naiknya PBB di Pati.

Dia menuntut agar Sudewo menunjukkan ke publik lewat bukti tertulis.

Senada dengan Gulo, Teguh tidak percaya dengan pernyataan Sudewo karena pernyataannya semasa kampanye dan saat menjabat, berbeda, khususnya terkait pajak.

Teguh yang kadung sudah tidak percaya pun menyebut salah satu tuntutan pada aksi demonstrasi 13 Agustus 2025 mendatang adalah mendesak Sudewo mundur.

"Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi Alun-Alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati," tegas dia.

Teguh menilai kebijakan naiknya PBB hingga 250 persen adalah puncak dari kemarahan masyarakat Pati terhadap Sudewo.

Sehingga, direncanakan akan digelar aksi demonstrasi besar-besaran.

"Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun," tegas dia.

Teguh menegaskan, sampai kapan pun, pihaknya akan terus menuntut Sudewo dicopot dari jabatannya, bagaimana pun mekanismenya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News