Ribka Tjiptaning Santai Dilaporkan ke Polisi: Banyak Korban Era Soeharto Siap Bersaksi

Ringkasan Berita:

• Ribka Tjiptaning merespons santai laporan ke Bareskrim, menyatakan banyak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM era Orde Baru yang siap bersaksi jika kasusnya dibawa ke pengadilan.
• Ia menegaskan bahwa tragedi-tragedi seperti 1965, Petrus, Tanjung Priok, Lampung, Aceh, Papua, dan Timor Leste masih menyisakan banyak korban.
• Laporan terhadap Ribka dilakukan oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) yang menuduhnya menyebarkan kebencian dan hoaks.

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, santai dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya mengenai almarhum Presiden ke-2 RI, Soeharto. 

Sebelumnya dia merespons Soeharto yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional oleh Prabowo Subianto.

Dia menolak pemberian gelar tersebut karena Soeharto sudah melakukan pelanggaran HAM saat menjadi presiden.

Dia mengatakan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat”.

Dengan nada tenang, Ribka mengatakan masih ada “jutaan korban dan keluarga korban” dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa Orde Baru yang masih hidup dan bisa memberikan kesaksian.

“Masih banyak korban dan keluarga korban kejahatan Soeharto yang siap bersaksi,” ujar Ribka, Jumat (14/11/2025).

Tinggal Buka Google, Rakyat Sudah Tahu

Mbak Ning, sapaan akrabnya, juga menyebut barisan korban dari berbagai tragedi seperti 1965, Petrus, Tanjung Priok, Lampung, Aceh, Papua, hingga Timor Leste, masih ada hingga sekarang.

Ia bahkan menyinggung bahwa beberapa korban penculikan aktivis kini bekerja dalam pemerintahan.

“Korban penculikan pun ada yang sekarang bekerja di Pemerintahan Prabowo–Gibran. Silakan google sendiri. Rakyat sudah cerdas,” ujarnya sambil tersenyum.

Respons santai itu memperlihatkan Ribka tidak merasa tertekan atas pelaporan terhadap dirinya.

Dianggap Sebar Kebencian dan Hoaks

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan Ribka ke Bareskrim Polri pada Rabu (12/11/2025) terkait ucapannya yang menyebut Soeharto “pembunuh jutaan rakyat”.

Koordinator ARAH, Iqbal, menilai pernyataan tersebut tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto melakukan pembunuhan massal.

“Kami melaporkan karena ini dianggap menyebarkan kebencian dan informasi bohong,” kata Iqbal.

Laporan disampaikan ke Direktorat Tindak Pidana Siber dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 jo Pasal 45 UU ITE.