Daftar 3 Provinsi yang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulamanya Tolak Pencopotan Gus Yahya

Ringkasan Berita:

• Surat edaran PBNU yang menyatakan pencopotan Gus Yahya dari posisi Ketua Umum menuai reaksi keras dari berbagai wilayah, terutama DIY, Jateng, dan DKI Jakarta.
• PWNU DIY tegas menolak pencopotan dan tetap berpegang pada hasil Muktamar 34, sementara PWNU Jateng meminta semua keputusan PBNU kembali pada AD/ART serta mendorong islah jam’iyyah.
• PWNU DKI Jakarta memilih netral, meminta para kiai sepuh menjadi mediator, serta mengajak warga NU memperbanyak doa agar suasana tetap tenang.

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA- Pole­mik internal Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat setelah beredarnya surat edaran yang menyatakan pencopotan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 itu diteken Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir, berlaku sejak Rabu (26/11/2025) pukul 00.45 WIB.

Surat tersebut menyebutkan bahwa kewenangan kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi. Terbitnya surat ini langsung menuai respons dari sejumlah PWNU di daerah, terutama DIY, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

PWNU DIY Tegas Menolak Pencopotan Gus Yahya

PWNU DI Yogyakarta menjadi yang paling keras menyatakan penolakan. Sikap tersebut tercantum dalam surat resmi bernomor 251/PW.01/A.II.07.03/15/11/2025 yang dikeluarkan pada Rabu (26/11/2025).

Dalam pernyataan sikapnya, PWNU dan PCNU se-DIY menegaskan tetap berpegang pada hasil Muktamar NU ke-34 tahun 2021 di Lampung, yang menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2021–2026.

PWNU DIY juga mengingatkan pentingnya penyelesaian perbedaan pandangan melalui musyawarah, tabayyun, dan upaya islah, serta mengajak warga NU untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

PWNU Jawa Tengah Ingatkan PBNU Kembali ke AD/ART

PWNU Jateng merespons lebih hati-hati. Melalui surat bernomor 189/PW.02A.I.01.99/14/11/2025, mereka meminta agar setiap kebijakan PBNU tetap mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Perkumpulan NU.

PWNU Jateng juga mendorong terwujudnya islah jam’iyyah sebagai upaya menjaga marwah organisasi serta mengimbau seluruh jajaran NU di bawahnya untuk tetap fokus melayani warga nahdliyin di tengah dinamika internal tersebut.

PWNU DKI Jakarta Pilih Netral, Minta Mediasi Para Kiai Sepuh

Berbeda dengan DIY dan Jateng, PWNU DKI Jakarta memilih posisi netral. Dalam hasil rapat harian mereka, disampaikan bahwa PWNU DKI tidak akan ikut menilai atau mengambil langkah yang dapat memperkeruh suasana.

Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Lukman Hakim Hamid, meminta Mustasyar PBNU dan para masyayikh menjadi mediator untuk mencari jalan islah. PWNU DKI bahkan siap menjadi tuan rumah jika pertemuan tersebut diperlukan.

Selain itu, warga NU di Jakarta diajak memperbanyak istighotsah dan amalan batin sebagai ikhtiar menjaga ketenangan serta persatuan di tengah memanasnya isu kepengurusan.

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News